Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo saat kunjungan media secara virtual di BeritaSatu Media Holdings (BSMH), Selasa (16/2/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo saat kunjungan media secara virtual di BeritaSatu Media Holdings (BSMH), Selasa (16/2/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

BKKBN Tingkatkan Akurasi Data Pengukuran Stunting 

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:45 WIB
Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai akurasi data pengukuran stunting sangat penting sebagai tolok ukur percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, BKKBN memperkuat akurasi metode pengukuran stunting. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini ada tiga metode pengukuran stunting yang digunakan. “Tahun 2022 ini, ketiga alat ukur stunting ini diperkuat, baik metodenya maupun cakupan pengukurannya. Sehingga hasil pengukuran data-data stunting ini betul-betul akurat,” kata Hasto  berdasarkan keterangan pers tertulis, Jumat (19/08/2022)

Hasto menuturkan, ketiga metode pengukuran stunting itu adalah Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Hasto, ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda. Karena itu penggunaan ketiga metode tersebut akan melengkapi pengukuran prevalensi stunting untuk mencapai target 14% pada  tahun 2024.

“SSGI representasi untuk Provinsi itu sangat bagus karena blok-bloknya sangat cukup, Perlu kajian dan penguatan kembali karena untuk tiap kabupaten dan kota itu belum tentu semua terwakili dengan baik. Tergantung blok sensusnya kabupaten tersebut kena berapa,” kata  Hasto.

Hasto menyebutkan, sumber data selanjutnya adalah aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) hasil penimbangan di posyandu, kelemahannya ada bias terkait penyimpangan/ perbedaan data.

Menurut Hasto, agar lebih akurat hasil pengukuran e-PPGBM maka bayi yang ditimbang di setiap posyandu itu harus lebih dari 90% dari balita yang terdata.

Selanjutnya adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Menurut Sekretaris Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Yudo Baskara, SDKI merupakan peralihan dari BKKBN setelah proses integrasi unit litbang dari kementerian/Lembaga bergabung dengan BRIN.

Yudo menuturkan, SDKI dilakukan setiap 5 tahun sekali yaitu untuk memperoleh informasi kependudukan dan kesehatan masyarakat dengan estimasi sampai level provinsi. "Persiapan SDKI 2022 sudah dilaksanakan pada 2021 oleh BKKBN bekerja sama dengan BPS. Adapun dokumen yang sudah dihasilkan pada tahap persiapan SDKI 2022, yakni empat kuesioner dan 14 buku pedoman," ujarnya.

Yudo juga menuturkan sampel SDKI 2022 direncanakan sebanyak 2.080 blok sensus. Sementara itu, kerangka sampel SDKI 2022 akan menggunakan Master Sampel Blok Sensus dari hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 (SPLF 2020).

Sementara itu pelaksanaan SSGI 2022 telah dimulai sejak 8 Juni 2022 dan akan didapat hasilnya pada akhir Oktober 2022. Dikatakan Yudo, perbaikan pelaksanaan SSGI 2022 meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita. Perbaikan itu berupa penambahan dua kali jumlah dibandingkan pelaksanaan SSGI tahun 2021.

Pada SSGI 2022, jumlah blok sensus 34.500. Sedangkan pada SSGI 2021 menggunakan 15.000 blok sensus. Jumlah rumah tangga yang memiliki balita juga bertambah dua kali lipat pada SSGI 2022 menjadi 345.000 dari tahun 2021 yang sebanyak 150.000.

Yudo menyebutkan, berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4%. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20%. Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Berdasarkan SSGI 2021, terdapat 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%), Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5), Jawa Tengah (20,9%), Sumatera Utara (25,8%), dan Banten (24,5%). 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com