Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pancasila. Ilustrasi NKRI: IST

Pancasila. Ilustrasi NKRI: IST

BPIP Desak Pemerintah Revisi PP Standar Nasional Pendidikan

Sabtu, 17 April 2021 | 11:10 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -  Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, karena telah menghapus Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

“Masyarakat  saat ini begitu antusias memperjuangkan Pancasila agar dimasukkan ke dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi,” kata Hariyono di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

Ia mengaku heran, di tengah-tengah upaya pemerintah dan badan legislatif memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan, justru muncul PP  kontroversial.

Disebutkan, PP 57/2021 sama sekali  tidak merepresentasikan keinginan publik, apalagi keinginan Presiden Joko Widodo, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya.

“Saya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan secara eksplisit  PP 57/2021,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo.

Benny Susetyo. FotoL IST
Benny Susetyo. FotoL IST

Romo Benny mengatakan PP 57/2021 sangat tidak mendukung upaya membangun karakter bangsa. Selain itu, ia juga mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi UU Sisdiknas dengan memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, baik di tingkat PAUD maupun Perguruan tinggi.

“PP itu secara substansi tidak secara khusus menyebut pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi PP  57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan, penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib telah menjadi preseden buruk di masyarakat.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan negara," katanya.

Ia  menyayangkan sikap oknum aparatur negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan dalam menerjemahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

"Aparatur negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa," ujarnya.

Basarah mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan berat terkait merebaknya ideologi transnasional, seperti komunisme ekstremisme, khilafah, liberalisme, dan lainnya sehingga diperlukan benteng pertahanan untuk mencegah paham itu.

“Berbagai survei menunjukkan adanya kemerosotan pengetahuan  kalangan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila. Tentu saja,  dihilangkannya mata pelajaran Pancasila menimbulkan  kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN