Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Demokrasi Vs Korupsi

Oleh Edy Purwo Saputro, Minggu, 20 Januari 2019 | 11:38 WIB

Dalam 15 tahun terakhir ternyata 56 kepala daerah terjerat korupsi dan parpol tak selayakya epas tangan terhadap perilaku korup dari kadernya. Fakta ini menjadi tantangan di tahun 2019.

Tak ada efek jera, tampaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kasus korupsi yang terjadi di Republik ini. Betapa tidak, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu adalah kasus yang ke-37, sedangkan sampai kini sudah 112 kepala daerah terciduk KPK akibat kasus korupsi.

Oleh karena itu, bisa dipastikan apa yang terjadi dengan kisah panangkapan bupati Cianjur oleh KPK pada awal Desember 2018 bukanlah yang terakhir, masih ada potensi lagi kepala daerah terjerat korupsi. Artinya, beralasan jika Republik ini berpredikat negara terkorup dari sejumlah lembaga internasional karena fakta memang demikian dan ironisnya ini juga didukung oleh peradilan yang tidak konsisten mendukung pemberantasan korupsi.

Argumen yang mendasari adalah kemudahan mendapatkan remisi dan perlakuan sangat istimewa kepada para koruptor di lapas, termasuk juga jual beli fasilitas lapas yang bisa dicermati dari serangkaian sidak di lapas.

Belajar bijak dari serangkaian OTT KPK yang menjerat koruptor pada dasarnya modus yang dilakukan adalah

cenderung sama. Misalnya tentang jual beli jabatan untuk mendapatkan lahan basah yang cenderung berurusan dengan perizinan, mutasi jabatan di lingkup area birokrasi di daerah sehingga bisa dipilih untuk jabatan yang juga basah, uang ketok palu untuk pengesahan APBD dengan berbagai pat gulipat yang terjadi, gratifikasi melalui pemilihan rekanan untuk pengerjaan proyek, dan prosedural pengadaan yang juga rentan terhadap perilaku korup.

Oleh karena itu, prinsip transparansi anggaran menjadi sangat penting meski fakta yang ada juga menguatkan argumen bahwa semua regulasi yang ada cenderung tidak ditaati tapi justru disiasati.

Problem

Apa yang terjadi dengan maraknya korupsi kepala daerah adalah bukti tentang semakin mahalnya ongkos demokrasi di Republik ini dan karenanya kejar setoran menjadi fakta di balik kemenangan sejumlah kepala daerah.

Selain itu, tuntutan untuk setoran ke partai juga menguatkan hipotesis ancaman di balik mahalnya demokrasi. Paling tidak, ini bisa terbukti dari pengakuan sejumlah terdakwa korupsi bahwa ada uang untuk setoran ke partai. Artinya, kongkalikong tidak tertulis antara pemenang pilkada dan partai untuk membiayai kegiatan operasional partai memang ada benarnya.

Oleh karena itu, ketika partai berdalih tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terjerat kasus korupsi, sebenarnya juga menyakitkan bagi si kader karena apa yang dilakukan adalah juga untuk partai.

Jika sudah demikian maka mata rantai dari jerat korupsi sebenarnya sangat kompleks dan tidak melibatkan individu semata tapi lebih mengacu ke sistem. Mencermati serangkaian kasus korupsi maka logis jika alokasi dana desa dan rencana dana kelurahan rentan terhadap munculnya kasus-kasus korupsi baru di daerah.

Andai ini benar terjadi maka wajarlah jika akhirnya kasus korupsi terjadi merata tidak saja di pusat tapi juga di daerah. Bahkan, tidak hanya dilakukan secara individual tapi jamak dilakukan secara berjamaah seperti yang terjadi di Malang ketika melibatkan hampir semua anggota DPRD-nya.

Logika ini menjadikan asumsi yang sangat rawan ketika apa yang terjadi dengan demokrasi justru menyuburkan kasus korupsi sehingga akhirnya publik antipati dengan pesta demokrasi yang pada gilirannya mengerdilkan demokrasi. Imbas jangka panjang adalah publik melakukan penolakan dengan sistem demokrasi, yang akhirnya partispasi publik di pesta demokrasi menjadi semakin kecil.

Sampai kapan korupsi akan terjadi? Yang pasti, ironisnya, korupsi tidak hanya dilakukan individu tapi berjamaah, tidak saja dilakukan kalangan legislatif, tapi juga eksekutif-yudikatif. Bahkan, kalangan swasta dan korporasi juga ikutan dalam aksi masif korupsi di Republik ini.

Jika korupsi tidak bisa diminimalisir maka jangan harap ada kepercayaan publik terhadap sistem di Republik ini, terutama sistem demokrasi melalui pilkada, pileg dan pilpres. Padahal dari sistem demokrasi ini diharapkan akan muncul pemimpin dan wakil rakyat yang mampu membawa aspirasi dan perubahan kesejahteraan bagi rakyat.

Konsisten

Yang juga menarik dicermati ternyata di era otonomi daerah (otda) dan pemekaran daerah kasus korupsi seperti mendapatkan lahan baru. Kasus penilepan dana otonomi khusus telah menjerat gubernur Aceh. Oleh karena itu, logis jika rencana pengucuran dana kelurahan juga rawan terjadi korupsi, terlepas dari persoalan dana keluarahan sebesar Rp 3 triliun bermuatan politis di tahun politik sekarang.

Ada tiga daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan besaran nominal yang beragam. Tahun 2009 dana otsus Papua Barat sebesar Rp 1,72 triliun, Aceh Rp 3,73 triliun, dan Papua Rp 4,08 triliun. Pada tahun 2010 jumlahnya naik, yakni di Aceh Rp 3,85 triliun, Papua Barat Rp 1,75 trilun, sedangkan di Papua turun jadi Rp 3,49 triliun.

Dana otsus tahun ini sebesar Rp 16,06 triliun yang terdiri atas dana otsus untuk Aceh sebesar Rp 8,03 triliun, Papua Barat Rp 2,41 triliun, dan Papua Rp 5,62 triliun. Bandingkan dengan tahun 2017 yaitu untuk Aceh Rp 8 triliun, Papua Rp 5,6 triliun, dan Papua Barat Rp 2,4 triliun, sedangkan pada tahun 2016 untuk Aceh Rp 7,71 triliun, Papua Rp 5,4 triliun, dan Papua Barat Rp 2,31 triliun.

Atas kondisi kerawanan korupsi di balik pemekaran daerah, maka beralasan jika kemudian Menteri Dalam Negeri menegaskan tidak ada pemekaran daerah sampai tahun 2018, meski sampai saat ini sudah ada ajuan 314 daerah baru pemekaran, terdiri atas 173 yang diusulkan DPD dan 83 masih dibahas di DPR.

Pemerintah juga berusaha mereduksi korupsi dari politisi dengan memberi alokasi dana parpol. Alokasi dana parpol untuk partai besar mencapai puluhan miliar. Misal, PDI-P sebesar Rp 23,68 miliar, Golkar Rp 18,43 miliar, Gerindra Rp 14,76 miliar, Demokrat Rp 12,76 miliar, PKB Rp 11,29 miliar, dan terkecil Hanura Rp 6,57 miliar. Tapi, di era itu pun korupsi kepala daerah juga masih terjadi. Kita berharap terbentuknya pemerintahan yang baru juga bersih dari korupsi.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA