Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5/2021).

Distribusi Logistik dan Perjalanan Dinas Dikecualikan dari Larangan Mudik

Senin, 3 Mei 2021 | 19:32 WIB
Lenny Tristia Tambun

Jakarta, Investor.id - Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan larangan mudik tidak berlaku bagi distribusi logistik dan perjalanan dinas.

“Terkait pengaturan mudik, sesuai dengan SE Kepala Satgas Covid-19, ditegaskan tentunya berbagai moda transportasi ini dilakukan peniadaan mudik, baik darat, laut, maupun kereta api dan udara. Tentunya pengecualiaan yang terkait dengan distribusi logistik dan pemberlakuan izin perjalanan tertulis,” kata Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5/2021).

Kemudian, lanjut Airlangga, dilakukan pengetatan perjalanan dalam negeri selama pramudik, mulai dari tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021. Lalu juga dilakukan pengetatan pengawasan pascamudik dari tanggal 18 hingga 24 Mei.

“Tentunya ada kewajiban PCR antigen 1x24 jam atau hasil negatif di stasiun kereta api maupun untuk perjalanan darat lainnya,” ujar Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro kembali diperpanjang, yakni dari 4 Mei hingga 17 Mei 2021.

Selain itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga kembali menambah jumlah daerah yang menerapkan PPKM berbasis mikro untuk memperlambat dan mencegah penularan Covid-19 semakin meluas. Lima provinsi tambahan yang dijadikan wilayah prioritas PPKM Mikro adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat.

“Sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi,” papar Airlangga Hartarto.

Seperti diberitakan, pada pemberlakukan PPKM ke-6, sudah ada 25 provinsi yang dijadikan wilayah prioritas PPKM Mikro, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Kemudian, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Papua, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN