Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

DPR akan Tetapkan Pansus Pemindahan Ibu Kota

Abdul Muslim, Senin, 16 September 2019 | 09:50 WIB

JAKARTA, investor.id - DPR RI akan menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) tentang Pengkajian Pemindahan Ibu Kota yang terdiri atas 30 orang dari lintas komisi. Penetapan akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (16/9) siang.

"Jadi, yang mau ditetapkan adalah Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota, belum soal UU ya," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali.

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya terkait pemindahan ibu kota. DPR pun meresponsnya dengan membentuk pansus.
Menurut Amali, pansus akan mengkaji hasil kajian pemerintah tentang pemindahan ibu kota. Selanjutnya, DPR akan mengkaji dan DPR menyampaikan sikapnya terhadap kajian pemerintah tersebut.

"Nama-nama anggota pansus sudah masuk, kami akan rapat dahulu. Pansus seperti biasa ada 30 orang. PDIP paling banyak enam orang dan Golkar lima orang, saya salah satunya," tambahnya.

Amali menjelaskan, tidak masalah pembentukan pansus tersebut berdekatan dengan masa akhir jabatan anggota DPR periode 2014-2019. Jika pansus sampai 30 September 2019 belum selesai bekerja, hasilnya tetap akan dilaporkan kepada pimpinan yang memberikan tugas kepada pansus.

"Dan, pimpinan DPR akan melaporkan kepada periode berikutnya, dan itu bisa dilanjutkan. Batas akhir 30 September, selesai atau tidak selesai, kami harus laporkan kepada pimpinan DPR yang memberikan tugas kepada kami," katanya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, nanti, DPR akan mengeluarkan sikap terkait hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Selanjutnya, pemerintah akan menyusun RUU tentang Ibu Kota.

Dia memperkirakan, pembahasan RUU tersebut akan dilakukan DPR RI periode tahun 2019-2024.

DPR RI sudah diagendakan akan menggelar rapat paripurna pada Senin siang ini. Salah satu keputusan yang akan diambil adalah penetapan anggota pansus tentang kajian pemerintah tentang pemindahan ibu kota.

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA