Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua DPR Puan Maharani

Ketua DPR Puan Maharani

DPR:  Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Harus Dipertimbangkan dalam Penentuan Upah Minimum 2023

Jumat, 22 Juli 2022 | 12:50 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar penyusunan upah minimum tahun 2023 mempertimbangkan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah harus melihat pentingnya memperkuat daya beli masyarakat yang sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus bisa memperkuat daya beli masyarakat demi kepentingan pertumbuhan ekonomi Negara. Salah satunya melalui kenaikan upah minimum bagi pekerja,” ucap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (22/7/2022).

Dia mengatakan kenaikan berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Jika pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, maka kenaikan upah minimum dapat didorong naik dengan lebih maksimal. Karena akan ada sektor-sektor usaha yang trennya positif.

“Kita tidak ingin pemulihan ekonomi yang sudah cukup baik ini kembali menurun karena kurangnya daya beli masyarakat,” tutur Puan.

Pembahasan upah minimum 2023 yang akan dimulai pada Agustus mendatang dinilai membutuhkan terobosan sesuai kebutuhan saat ini. Menurut Puan, kenaikan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat harus disiasati dengan pemberian kesesuaian upah minimum. “Fenomena tingginya berbagai kebutuhan pokok yang berpotensi semakin meningkat dapat memperburuk daya beli masyarakat. Jika kenaikan upah minimum sangat kecil, tentunya akan semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tutur Puan.

Baca juga: DPR Minta DK OJK Baru Jalankan Tugas dengan Penuh Komitmen

Rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09%. Kenaikan upah minimum tahun ini berada di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5% akhir tahun nanti.

“Walaupun Indonesia diprediksi aman dari resesi, tapi negara harus memikirkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Harus ada intervensi dalam mengatasi naiknya harga-harga kebutuhan pokok,” ungkap Puan.

Kenaikan upah minimum menggunakan rumus baru berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Meski begitu, kata Puan, seharusnya dibuat formula agar kenaikan upah minimum tetap dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Jadi perlu dibuat proporsional dan berpihak kepada masyarakat kecil,” imbuh Puan.

Puan juga meminta pemerintah mengefektifkan program-program bantuan sosial. Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan belum membaiknya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Gencarkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Desa, Kartu Prakerja, BLT Subsidi Upah dan sebagainya,” tutur Puan.

Baca juga: Formappi Berharap DPR Memilih Figur Anggota BPK yang Kompeten

Di sisi lain, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menuturkan saat ini sulit menaikkan upah sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi, karena kenaikan UM 2022 menggunakan pasal 26 PP 36/2021 tentang pengupahan dan regulasi ini didukung hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun fakta tergerusnya UM 2022 ini seharusnya bisa dievaluasi sehingga kenaikan UM 2023 bisa lebih dari tingkat inflasi,” ucap Timboel.

Dia menuturkan untuk kenaikan upah minimum tahun 2023 seharusnya pemerintah mau merevisi rumus kenaikan upah minimum di pasal 26 PP 36/2021 dengan mengembalikan rumus kenaikan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/ 2015 tetapi berdasarkan produk domestik regional bruto provinsi dan inflasi provinsi. Saat ini pemerintah sedang mengajak Serikat Pekerja(SP)/ Serikat Buruh (SB) untuk membahas ulang UU Cipta Kerja sebagai amanat Putusan MK. Diharapkan SP SB terus mendorong pemerintah mau merevisi rumus kenaikan upah minimum, dengan kembali menggunakan rumus di PP 78/2015.

“Idealnya memang mengembalikan kenaikan upah minimum pada mekanisme survey pasar yang dilanjutkan dengan negosiasi Dewan Pengupahan Daerah, tapi bila ini tidak disetujui maka kembalikan pada rumus di PP 78/2015,” tutur Timboel.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com