Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Pimpinan DPR bersama Menko Polhukam Mafud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, dan Menkumham Yasonna Laoly sebagai.wakil pemerintah, memberikan keterangan kepada wartawan di Lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Pimpinan DPR bersama Menko Polhukam Mafud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, dan Menkumham Yasonna Laoly sebagai.wakil pemerintah, memberikan keterangan kepada wartawan di Lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

DPR Terima Surpres Usulan BPIP dari Pemerintah

Jumat, 17 Juli 2020 | 06:19 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari perwakilan pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Puan mengatakan , RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang mendapat penolakan dari masyarakat.

“Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP, yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Adapun para Menteri yang menyertai Surpres tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.Menkopolhukam kemudianbertugas menyerahkan Surpres tersebut secara simbolis kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Puan mengatakan, konsep di dalam RUU BPIP itu memperkuat substansi yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

“Substansi yang terdapat dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” kata dia.

Puan menambahkan, pasal- pasal yang mendapat penolakan masyarakat, seper ti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

“Dalam konsideran mengingat (RUU BPIP) juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme,” kata Puan.

Puan mengatakan, konsep RUU BPIP itu akan dibahas apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP itu menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideology Pancasila melalui BPIP.

“DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap RUU tersebut,” ujar Puan.

Tetap Lima Sila

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Men ko - polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pancasila akan tetap berisi lima sila dalam RUU BPIP.

“Kami tekankan soal Pancasila yang disepakati secara resmi itu kami cantumkan di dalam Bab 1, Pasal 1, butir 1 bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mahfud.

Pancasila di dalam RUU BPIP itu dikembalikan seperti yang dipidatokan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. “Itu adalah salah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR,” kata Mahfud.

Mahfud juga menekankan, salah satu pijakan penting yang diatur dalam Surpres RUU BPIP itu yaitu RUU BPIP harus mengacu kepada Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

“Itu ada dalam RUU ini di menimbang butir 2 setelah Un dang- Undang Dasar 1945. Me nim bang butir 2 itu Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, DPR dan Pemerintah sepakat akan membuka seluasnya aksesmasyarakat terhadap RUU BPIP. Itu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi membahas dan mengkritik RUU BPIP itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, mekanisme terkaitRUU HIP akan dibicarakan pada Masa Persidangan V atausetelah masa reses mulai 17 Julihingga 13 Agustus 2020.

“Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan,” kata Dasco dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (16/7).

Diketahui, pada Kamis (16/) dua kelompok massa menggelar unjuk rasa di depan kompleks DPR RI,Jakarta Pusat.Salah satu kelompok dari sejumlah ormas Islam menolak RUU HIP.

Sementara kelompok lainnya berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dasco menjelaskan pemerintah tidak setuju untuk melakukan pembahasan RUU HIP dan memilih mengusulkan pembuatan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengatur lembaga BPIP dalammenyosialisasikan Pancasila.

Dia mengatakan walaupun RUU HIP diganti dengan RUU BPIP, yang hanya mengatur lembaga, namun DPR tidak akan membahasnya sebelum menerima masukan yang lengkap dari masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas ideologiPancasila dan sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP yang mengatur lembaga yang bertugas untuk menyosialisasikan Pancasila yang sudah final. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN