Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Draf Final UU Cipta Kerja Segera Ditandatangani Presiden Jokowi

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 08:50 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, draf final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebanyak 1.187 halaman akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden,” kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Menurut Dini, penandatanganan UU tersebut sudah dapat dilakukan karena proses cleansing dari Sekreatriat Negara (Setneg) sudah rampung. Dari hasil review dan revisi yang dilakukan Setneg, jumlah halaman UU Cipta Kerja bertambah, dari awalnya 812 halaman menjadi 1.187 halaman. “Proses cleansing Setneg sudah selesai,” ujar Dini.

Dalam proses revisi dan review tersebut, Dini mengungkapkan selain memperbaiki hal-hal teknis dalam UU Cipta Kerjamseperti salah ketik, format tulisan dan format kertas, Setneg juga menghapus satu pasal. Pasal yang dihapus yakni ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja,” ungkap Dini Purwono.

Dini Purwono
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum

Perubahan yang dilakukan oleh Kemensetneg ini sudah sesuai dengan hal yang disepakati dalam rapat panitia kerja, diketahui DPR, dan telah diparaf oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. “Perubahan itu dilakukan dengan proper dan ini yang penting,” tegasnya.

Dini mengklaim bahwa pihak Istana melakukan tugas dengan baik yakni menangkap apa yang dikomunikasikan DPR yang ada di dalam UU Cipta Kerja. Diketahui, berdasarkan aturan yang ada, Presiden Jokowi mempunyai waktu 30 hari untuk menandatangani UU Cipta Kerja setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut substansi naskah Rancangan Undang -undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diberikan ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan yang disahkan DPR sama meski jumlah halaman berbeda.

“Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kementerian Sekretaris Negara (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” kata Pratikno di Jakarta, Kamis (22/10).

Pada Rabu (22/10), Presiden Joko Widodo bertemu dengan PP Muhammadiyah untuk menjelaskan mengenai RUU Cipta Kerja.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah menerima naskah RUU Cipta Kerja yang tebalnya 1.187 halaman dari Mensesneg Pratikno. Padahal naskah yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada Rabu (14/10) kepada Sekretariat Negara berjumlah 812 halaman.

Menurut Pratikno, setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti “typo” (salah ketik) dan lain-lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR yang dibuktikan dengan paraf Ketua Badan Legislatif DPR Andi Supratman. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN