Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Berita Satu)

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Berita Satu)

Firli Bahuri Menjawab Keraguan Publik terhadap KPK

Minggu, 12 Juni 2022 | 12:10 WIB
Muhammad Aulia (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah kalangan menilai kinerja lembaga antikorupsi menurun karena berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 sejak 17 Oktober 2019.

Ketua KPK, Firli Bahuri pun menjawab keraguan publik terhadap kinerja lembaga yang dipimpinnya. Firli yang bersama empat komisioner jilid V lainnya telah memimpin KPK selama 2,5 tahun membeberkan berbagai upaya yang dilakukan lembaga antikorupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk, terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dikhawatirkan sebagian kalangan akan terhambat akibat keberadaan UU 19/2019.

Advertisement

Berikut wawancara lengkap Firli Bahuri bersama Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu dalam acara Special Dialogue bertajuk "Firli Menjawab Keraguan Publik" yang ditayangkan Beritasatu TV, Senin (6/6/2022).

Salah satu isu yang sangat menarik perhatian publik adalah korupsi dan lembaga yang menjadi perhatian publik sehubungan dengan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah 2,5 tahun KPK dipimpin oleh nakhoda baru Pak Firli Bahuri dan sekarang saya sudah bersama Pak Firli. Apa kabar Pak?

Alhamdulillah, puji syukur sehat walafiat.

Yang penting sehat Pak. Jadi Pak Firli sama saya sudah buka masker, kita sudah mudah-mudah sudah shifting ke endemi dari pandemi. Pak Firli, ketika Anda dilantik menjadi Ketua KPK memimpin lembaga ini bersamaan sebelumnya ada amendemen Undang-Undang (UU) KPK dari UU Nomor 30 Tahun 2002 diamendemen menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Banyak pihak meragukan karena UU yang lama dianggap lebih bagus sebagai landasan KPK bekerja. Pertanyaan publik adalah apakah UU baru ini sudah cukup memadai sebagai landasan KPK bekerja dan Anda sebagai Ketua memimpin KPK?

Iya, terima kasih saya sangat menghargai berbagai pendapat dari masyarakat maupun pemerhati termasuk juga praktisi hukum, tetapi satu hal yang perlu kita ingat setiap UU jikalau itu ada perubahan pasti lah dia akan lebih baik dan melengkapi daripada UU sebelumnya. Itu niatan utama dan saya kira rekan-rekan DPR RI pun bersama pemerintah melakukan gagasan atas perubahan UU 30/2002 menjadi UU 19/2019 itu pasti niat untuk baik. Kalau kita baca di dalam UU 19/2019, kita harus maknai roh UU itu apa.

Setelah kita baca, setidaknya saya bisa mendapatkan ada empat roh mendasar di sana, yang pertama adalah tentang bagaimana mencerdaskan rakyat Indonesia. Amanatnya adalah dalam UU 19/2019, KPK harus melaksanakan pendidikan antikorupsi, melakukan sosialisasi dan kampanye, bahkan membangun dan meningkatkan integritas para penyelenggara negara. Itu caranya apa?

Para penyelenggara negara?

Penyelenggara negara, caranya apa? Tidak ada lain kecuali pendidikan. Bahkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga saya kira UU 19/2019 dengan roh pendidikan masyarakat menjadi satu jalan dengan UUD 1945. Itu pertama, roh pertama. Roh kedua ada yang kita kenal dengan pencegahan

Pencegahan

Pencegahan ini dilakukan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Caranya bagaimana? Perbaikan sistem, karena sesungguhnya dengan sistem yang baik maka tentulah tidak ada peluang dan kesempatan terjadinya korupsi. Roh ketiga yang kita temukan adalah roh penindakan itu sendiri, karena dengan penindakan yang tegas, profesional, transparan, akuntabel, dan tentu juga dilandasi dengan semangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Bukankah negara kita salah satu negara yang mendeklarasikan tentang tegak hormatnya terhadap HAM. Tetapi yang paling penting dari penindakan adalah kita ingin menghasilkan kesadaran hukum masyarakat dan yang lebih penting lagi dengan penindakan membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Roh yang keempat dalam UU 19/2019 adalah tentang koordinasi itu sendiri.

Koordinasi?

Koordinasi kepada setiap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Empat roh ini bisa kita kerjakan, bisa kita jalankan dengan satu kata yaitu melibatkan masyarakat.

Karenanya, KPK selalu mengatakan dan dalam visinya bersama masyarakat memberantas korupsi, menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Itulah sebenarnya yang kalau kita lihat UU 19/2019 serasanya saya itu cukup mumpuni untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Jadi kalau saya kira sampai hari ini tugas pokok kewenangan, fungsi, tidak berubah, kalau demikian maka UU 19/2019 atas perubahan UU 30/2002 masih sangat cukup dan memadai untuk memberantas korupsi. Saya kira begitu Mas Primus.

Dari penjelasan tadi bahwa UU yang sekarang ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak, untuk apa juga amendemen? Dan empat unsur tadi itu apa yang kurang ditekankan sebelumnya? Kan tadi pendidikan, penindakan, pemberantasan dan koordinasi.

Ada satu hal di situ kita lihat di dalam pasal-pasalnya terkait dengan pendidikan masyarakat. Kenapa pendidikan masyarakat menjadi penting? Kan kita sudah ada fakta, selama perjalanan bangsa ini berdiri, UU sudah banyak, aparat penegak hukum sudah ada, regulasi yang diatur sudah ada, tapi kok korupsi masih ada?

Jawabannya adalah, mungkin kita ambil salah satu jawabannya budaya antikorupsi yang tidak mumpuni. Makanya perlu pendidikan masyarakat. Yang berikutnya yang lebih menjadi dasar lagi di dalam UU 19/2019 ada tugas baru KPK, di dalam Pasal 6 huruf f disebutkan melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan hukum tetap. Nah, sebelumnya itu tidak ada, Pasal 6 huruf f tidak ada.

Tetapi, Pasal 6 huruf a sampai dengan e itu sama persis dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Hanya urut-urutannya saja yang berubah. Misalnya sekarang Pasal 6 huruf a sekarang ini bunyinya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Dulu itu adalah di ayat yang lain, sekarang ada di huruf a.

Kemudian yang menjadi perhatian publik adalah ketika saat itu suasana ya, ini UU yang baru ini jangan-jangan meniadakan OTT karena waktu itu orang Indonesia suka drama, kalau OTT KPK itu seru. Pers senang itu, jadi walau preventif pendidikan itu bagus tapi kami orang pers kalau OTT lebih seru. Dikhawatir jangan-jangan enggak ada OTT lagi karena dalam pikiran kita, kalau koruptor enggak ketangkap tangan itu bisa mengelak dia, itu OTT jalan enggak?

Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa tidak ada tugas pokok KPK yang terdegradasi dengan adanya UU 19/2019. OTT itu adalah salah satu alat daripada sisi penindakan, dan ini kita tetap lakukan. Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam rangka membangun budaya dan peradaban anti korupsi.

Pencegahan merupakan hal penting dalam rangka perbaikan sistem, sehingga tidak ada peluang dan celah terjadinya korupsi. Tetapi, penindakan itu akhirnya hal yang harus kita lakukan karena tidak ada jaminan dengan pola pendidikan, pola pencegahan, korupsi tidak ada. Tetapi nanti pada saat budaya dan peradaban antikorupsi sudah terbangun, maka tidak ada lagi korupsi. Yang OTT tadi Mas Primus mengatakan ada kekhawatiran.

Sebenarnya sampai hari ini tetap kita galakkan tangkap tangan itu dengan tentu mengikuti mekanisme prosedur yang tidak melanggar hukum. Misalnya, tentang proses meliputi melakukan penyelidikan baik itu tertutup maupun terbuka, tidak ada yang terganggu dan tahun 2020 kita masih OTT, 2021 masih ada tangkap tangan, dan 2022 masih tangkap tangan.

Catatan ada 20 Pak selama Pak Firli.

Saya tidak begitu hafal persis jumlah angkanya tetapi di awal tahun 2022 itu setidaknya ada tiga kali tangkap tangan Januari 2022 dan berlanjut lagi ada dua terakhir artinya sekarang sudah mencapai lima atau enam tangkap tangan, yang tahun lalu tujuh atau delapan. 2020 delapan tangkap tangan. Artinya tidak pernah kita terhambat dengan UU baru.

Tidak terhambat, tidak terdegradasi. Nah salah satu yang dilihat orang kan ada Dewan Pengawas (Dewas), dulu tidak ada. Nanti katanya OTT harus izin dulu, itu bagaimana? Nanti keburu lari.

Tugas Dewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU 19/2019, Pasal 37 huruf B besar, setidaknya satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab KPK, pengawasan. Berikutnya ada juga terkait memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan.

Sekarang itu tidak ada lagi karena sudah diatur dalam putusan MK bahwa izin sadap dan itu tidak ada, hanya memberi tahu. Jadi artinya sampai hari ini keberadaan Dewas tidak ada yang mengganggu ataupun menghambat tugas-tugas pokok KPK. Bukankan Dewas ini dibentuk dalam rangka menjamin efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas KPK supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Bisa dilakukan pengawasan, apakah betul tugas dan kewenangannya, tugas pokoknya sudah berjalan atau tidak, karena kami dievaluasi oleh Dewas. Kami dievaluasi dan setiap enam bulan sekali melakukan rapat tinjauan kinerja KPK. Tiga bulan sekali kami melakukan rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas KPK dan KPK memiliki kewajiban melaporkan tugasnya kepada presiden, kepada BPK, kepada DPR secara tertulis setiap setahun sekali harus melaporkan kinerja KPK. Jadi kita ini bekerja semuanya saya kira keberadaan Dewas sampai hari ini cukup membantu dan tidak menghambat tugas KPK.

Justru membuat pimpinan KPK dan jajaran bekerja sesuai dengan tugas?

Betul.

Saya pikir menarik. Kemudian ini kan salah satu yang diperhatikan orang adalah mereka yang ada dalam daftar DPO (daftar pencarian orang) dan yang paling seksi adalah orang tanya Harun Masiku. Sekarang masih enggak itu dalam pengejaran atau dalam penyidikan?

Ya, saya hanya ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, KPK tidak pernah berhenti dalam rangka penegakan hukum, baik terhadap tersangka yang ada maupun tersangka yang dalam pencarian. Karena sesungguhnya KPK telah berupaya mencari keterangan, mengumpulkan keterangan, mengumpulkan barang bukti, sehingga terkonstruksi suatu peristiwa pidana. Setelah terangnya suatu perkara pidana, maka kita harus menemukan tersangkanya.

Sekarang tersangkanya sudah ketemu, tetapi dia melarikan diri, sehingga kita tidak pernah putus asa. Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait lintas batas imigrasi, bekerja sama dengan Polri dalam rangka pencarian, kan Polri lebih lengkap, karena Polri personelnya sampai dengan desa-desa, KPK hanya di Jakarta. Bekerja sama dengan Interpol dalam rangka pencarian ke luar negeri.

Sampai hari ini, saya masih mencatat PR KPK bukan hanya Harun Masiku. Setidaknya sampai hari ini masih ada lima DPO yang kita cari untuk kita temukan dan kita bawa ke peradilan. Saya tidak mau nyebut satu-satu tetapi ada lima orang inisialnya misalnya DS, inisialnya ada IZ, inisialnya adalah KK, inisialnya yang disebut tadi HM, jadi kita punya dan satu lagi inisialnya PT. Jadi ada lima orang, bukan hanya satu orang.

Tapi yang paling menarik Harun Masiku?

(Tertawa)

Jadi OTT berjalan, penyadapan berjalan. Sebetulnya UU baru ini sudah menunjukkan lebih baik daripada UU sebelumnya. Paling tidak KPK bekerja ada yang mengawasi ya?

Iya, karena kita saya kira tidak ada lembaga yang tidak ada pengawas. Jadi pengawasan itu lebih penting karena supaya kita bisa jamin pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi itu bisa berjalan dan Dewas salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Anda masih bersama saya dalam Special Dialogue bersama Ketua KPK Firli Bahuri. Pak Firli, memang yang paling seksi buat pers adalah penindakan OTT, tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya pendidikan seperti dijelaskan tadi preventif. Katanya ini ada kurikulum yang memasukan pelajaran korupsi di sekolah. Itu bagaimana penjelasannya?

Kita sebagaimana amanat UU 19/2019 adalah roh pertama adalah pendidikan. Kita tidak mungkin bisa mengubah peradaban dan budaya tanpa melalui pendidikan dan KPK juga tidak bisa bekerja sendiri karenanya dalam aspek pendidikan masyarakat kita sasar tiga klaster.

Klaster pertama, kita membangun budaya anti korupsi melalui jejaring pendidikan di setiap level pendidikan, mulai dari level TK sampai perguruan tinggi dan di situlah kita berikan materi-materi terkait nilai integritas dan nilai antikorupsi, itu yang pertama.

Kedua, kita sasar terkait dengan penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, anggota legislatif, calon anggota legislatif. Kita ingin bangun mereka supaya integritasnya bisa meningkat, karena ada satu formula, korupsi itu terjadi karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan minusnya integritas.

Dalam setiap kesempatan saya sampaikan, corruption equal to power plus opportunity minus integrity. Karenanya KPK bekerja sama dengan setiap lembaga baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalangan legislatif, untuk meningkatkan dan membangun integritas, sehingga tidak terjadi perilaku korupsi.

Ketiga, kita menyasar pada dunia politik. Rekan-rekan partai politik itu kita ajak bagaimana mereka bisa kita jaga integritasnya, kita ajak mereka membangun sistem, sistemnya tidak boleh ada lagi yang ramah terhadap praktik-praktik korupsi, karena kalau masih ada sistem partai politik dan sistem perpolitikkan kita ramah terhadap korupsi maka tentulah KPK bekerja hanya untuk tangkap-tangkap, tapi tidak mengubah budaya.

Padahal yang paling penting budaya itu?

Iya, karena itu Pak Primus kami bekerja sama membangun integritas melibatkan partai politik. Bahkan jauh dari itu, kita kalau ingin membersihkan Indonesia ini dari korupsi maka kita harus bangun yang kita sebut dengan orkestrasi pemberantasan korupsi.

Orkestrasi pemberantasan korupsi. Saya ke partai politik Pak Firli. Partai politik ini perannya besar sekali. Oleh karena itu dengan siapa pun saya berjumpa terutama milenial saya bilang masuk partai politik, karena apa? Partai politik harus diisi oleh orang-orang baik karena perannya besar. Dia yang merekrut calon legislatif dari DPRD II, DPRD I, sampai pusat di Senayan. Dia lah yang merekrut calon bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden dan juga fit and proper test segala macam, termasuk KPK. Jadi peran partai politik memang besar sekali. Jadi partai politik ini kalau dia minta mahar kepada calon bupati, wali kota, gubernur kan yang terjadi selama ini karena orang bekerja untuk bayar utang. Partai politik ini dalam pengalaman Pak Firli selama dua setengah tahun ini, sebetulnya apa yang harus dibenahi dari partai politik karena perannya besar sekali, termasuk dalam korupsi?

Terima kasih Bang Primus, rekan-rekan semua seluruh anak bangsa Indonesia kita sama-sama memerhatikan bagaimana kita bisa andil peran dalam rangka memberantas korupsi. Dari setiap kajian yang kita lakukan memang begitu besar peran partai politik dan partai politik ini setidaknya ada empat peran terbesar Bang Primus.

Pertama, partai politik itu menguasai suara rakyat, tidak ada orang yang bisa dari gubernur, bupati, wali kota, DPR tanpa suara rakyat. Kedua, partai politik ini menghasilkan wakil-wakil-rakyat. Ketiga, partai politik menentukan terkait dengan pimpinan nasional, daerah, dan yang terakhir partai politik menentukan regulasi yang dibuat.

Karena empat peran itu, KPK terpanggil bagaimana membangun integritas partai politik. Kita bangun bagaimana partai politik jauh dari praktik-praktik korupsi. Sudah tidak boleh ada lagi jual beli surat suara. Sudah tidak boleh ada lagi jual beli surat rekomendasi, karena kalau ternyata ada maka kita akan gagal memberantas korupsi.

Makanya, dari awal kita mengajak partai politik. 20 partai politik peserta Pemilu 2019 kita hadirkan, kita bangun integritasnya, kita jaga sistem politiknya supaya tidak ada praktik-praktik korupsi dan kita tahu yang terbesar adalah biaya politik. Karena itu KPK memberikan saran kepada pemerintah.

Setidaknya ada tiga yang disampaikan KPK. Satu, pelaksanaan kampanye, penyediaan alat peraga kampanye, harus dibayar negara. Kedua, saksi dari partai politik harus dibiayai oleh negara. Ketiga, dana operasional partai politik juga harus dibiayai oleh negara.

Caranya bagaimana? KPK telah melakukan kajian dan kajian kita sampaikan ke pemerintah, Kita berikan saran dan rekomendasi. Setiap suara yang diperoleh oleh partai politik, harus diberikan nilai. Misalnya, kalau sekarang kan sangat rendah, sehingga tidak mencukupi untuk operasional daripada partai politik.

Kalau partai politik masih menjual surat rekomendasi, masih jual beli suara, masih jual siapa yang mau dicalonkan, ya maka korupsi tidak pernah akan berhenti. Ini pengalaman kita, untuk itu saya minta mulai hari ini dan ke depan partai politik tidak ada lagi yang jual beli surat rekomendasi pencalonan baik itu anggota legislatif, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pilpres. Saya kira itu.

Iya dan dari data yang kami peroleh ya dari KPK itu banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT dan itu kebanyakan bayar utang. Jadi biaya politik tadi mulai dari beli kursi dan ternyata partai politik menjual seat-nya. Sebelum mereka kampanye keluar duit biaya dapat kursi. Jadi ada, ini pengalaman, itu untuk bupati di daerah luar Jawa, timur sana, satu seat Rp 750 juta. Untuk bisa diusung satu calon bupati itu dibutuhkan lima seat, lima kali Rp 750 juta. Di Jawa satu seat sudah Rp 2 miliar. Bayangkan saja orang jadi bupati di Jawa, dia harus punya uang Rp 20 miliar. Ini memang betul, kalau memang KPK menyarankan itu saya pikir tepat, biaya politik ya.

Terima kasih Bang Primus.

Tetapi, bahwa partai politik dibiayai negara itu masih banyak yang tidak setuju, itu bagaimana?

Saya tidak mengerti di mana ketidaksetujuan rekan-rekan partai politik. Tetapi yang pasti kita hadir lahir di Indonesia hanya satu tujuannya, kita sama. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan negara baik itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tentulah tujuan negara ini tidak bisa terwujud kalau korupsi masih kita pelihara. Karena itu saya titip kepada pengurus partai politik dan seluruh partai politik harus menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, saya kira itu.

Dari data KPK ya itu ada jadi sejak 2005, kami mengambil 2005 sampai 2021 itu dua menteri yang diproses, kemudian 48 anggota DPR DPRD, lima gubernur, 57 wali kota, jadi banyak sekali ya ini di luar penegak hukum. Jadi kalau memang partai politik dibersihkan, saya pikir ini solusi ya.

Ya, kita mengajak sekarang partai politik di dalam salah satu program KPK adalah Politik Cerdas Berintegritas. Kata cerdas berintegritas itu adalah satu kesatuan, tidak cukup hanya cerdas. Orang cerdas kalau tidak ada integritas maka akan melakukan korupsi.

Orang berintegritas kalau tidak ada kecerdasan maka kita akan dibawa ke mana. Tetapi yang paling penting dan dasar kita melakukan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas karena kita lihat fakta. Sampai hari ini Bang Primus, tidak kurang dari 310 anggota legislatif dari DPR tingkat I, tingkat II, dan DPR pusat terjebak dan terjerembab dalam praktik-praktik korupsi. 22 gubernur sudah masuk perkara korupsi.

Tidak kurang dari 157 bupati wali kota yang juga terjerembab korupsi. Tidak kurang dari 48 pimpinan lembaga kementerian sudah terjebak dan tersangkut kasus korupsi. Mari kita hentikan korupsi ini dengan politik tidak biaya dan politik bebas dari korupsi.

Jadi ada hasil, kalau tadi kita kalah sama Amerika dan lain-lain itu negara yang demokrasinya sudah lama ya, tapi dengan demokrasi ya seimbang kita not bad ya?

(Tertawa).

Sekarang Pak Firli, korupsi terbanyak di bidang mana ya? Di sektor mana saja? Pasti main anggaran negara ya? Tapi di sektor mana yang paling banyak korupsi?

Begini Bang Primus dan rekan-rekan pemirsa Beritasatu. KPK selalu melakukan kajian. Korupsi itu sebagaimana UU 31/1999 diubah atas UU 20/2001, setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ada tujuh cabang tindak pidana korupsi, nah, yang paling banyak muncul tindak pidana korupsi di Indonesia, satu terkait pengadaan barang jasa, kedua terkait perizinan, ketiga terkait jual beli jabatan, keempat terkait pengesahan APBD, kelima ada yang namanya suap, yang keenam ada gratifikasi.

Dari sekian banyak ini yang paling sering terjadi adalah tindak pidana suap itu hampir 62% dan itu banyak masuk dalam pengurusan izin maupun pengadaan barang jasa. Jadi namanya suap ini Pak, barang siapa memberi hadiah atau janji agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan pekerjaan, yang memberi juga begitu barang siapa memberi atau menerima sama Pak.

Artinya, suap ini bisa kita cegah asal, satu, penerima suap tidak mau. Kedua, pemberi suap tidak mau. Tidak pernah suap terjadi tanpa ada peran dua pihak, baik penerima maupun pemberi. Ini yang terjadi adalah misalnya dalam rangka penerbitan izin. Izin tidak keluar kalau tidak dikasih suap. Jadi para pihak yang menerbitkan izin, dia keluarkan izin kalau dia menerima sesuatu atau akan menerima sesuatu.

Jadi apa yang harus kita benahi? Satu, terkait izinnya sistemnya. Kedua, integritas dan budaya. Karena ada angka menunjukkan Pak Primus, terkait dengan indeks perilaku antikorupsi. Indeks perilaku antikorupsi ini angka Indonesia meningkat, di tahun 2020 angka kita 3,84 di tahun 2021 angka kita 3,88, maknanya apa? Maknanya yang diukur adalah tentang persepsi pemahaman korupsi dan perilaku antikorupsi.

Angka pemahaman terhadap korupsi itu meningkat, tetapi disayangkan tidak sebanding secara signifikan dengan perubahan perilaku. Contoh misalnya, seketika kita tanya responden, Pak barusan Bapak ngurus izin? Iya. Sudah selesai izinnya? Sudah. Tadi Bapak ngasih enggak? Ngasih Pak. Bapak tahu enggak kalau memberi sesuatu itu adalah korupsi? Tahu saya Pak. Kenapa Bapak berikan? Kalau saya enggak kasih, enggak jadi izin saya. Itu fakta yang terjadi. Kalau demikian, berarti budayanya perilakunya harus kita ubah. Itulah yang dikerjakan KPK sekarang.

Memang susah, tahu bahwa itu korupsi suap tidak boleh, tapi melakukan.

Bahkan si pembuat UU sendiri tahu dia bahwa ini adalah korupsi, tetapi dia lakukan. Contoh misalnya, seketika ada permintaan pengesahan rencana anggaran pendapatan daerah, semua anggota dewan tahun kalau nanti diminta uang kepada bupati atau wali kota itu korupsi.

Tetapi, faktanya, anggota dewan bilang kita tidak ketok pengesahan RAPBD kalau gubernur, bupati belum ngasih. Nah, ini budayanya harus kita bangun, budaya antikorupsi harus kita bangun Pak Primus.

Anda masih dalam Special Dialogue dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Pak Firli, ini kan masa tugas Anda 1,5 tahun lagi Desember 2023, dan kemudian KPK bagaimanapun juga masih eksis karena lembaga-lembaga lain untuk memberantas korupsi paling tidak menurut masyarakat belum bisa diharapkan, maka KPK diharapkan makin kuat untuk memberantas korupsi ini. Yang paling utama yang harus diprioritaskan KPK ke depan apa? Tadi dikatakan pendidikan preventif, pemberantasan, koordinasi dengan berbagai lembaga baik lembaga sesama lembaga yudikatif yang dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga lembaga lain lembaga politik. Nah, ini apa yang menjadi fokus utama ke depan?

Terima kasih Bang Primus. Kalau kita melihat KPK ke depan tentu kita tidak bisa lepas dengan KPK hari ini. KPK hari ini juga tidak bisa lepas dari KPK kemarin. Ada satu kalimat hari ini ditentukan oleh hari kemarin dan masa depan ditentukan oleh hari ini.

Future depend on what we do at present, jadi KPK ke depan ditentukan oleh apa yang dikerjakan oleh KPK sekarang. Karena itu kami selaku pimpinan KPK tentu melihat dan menatap masa depan KPK, menatap masa depan Indonesia yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi, caranya bagaimana?

Tentu kita melihat tonggak-tonggak yang harus kita capai, di dalam suatu literatur yang kami baca bahwa Indonesia di tahun 2045 nanti akan menjadi kekuatan lima besar ekonomi dunia. Itu dibuat oleh KPK sebagai tonggak yang harus dicapai, karena itu KPK membangun apa yang disebut roadmap pemberantasan korupsi. Roadmap pemberantasan korupsi dibuat mulai tahun 2022 sampai 2045.

Itu roadmap sampai 2045?

2045, jadi kita buat peta jalan. 2045 menjadi angka yang krusial karena di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi lima terbesar dunia, tetapi ada syarat itu Bang Primus. Itu bisa terwujud kalau, satu, pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Kedua, konsumsi rakyat, hasil pendapatan rakyat meningkat. Ketiga, tentulah investasi meningkat.

Tiga hal itu bisa terwujud kalau tidak ada korupsi, karenanya KPK membangun roadmap pemberantasan korupsi 2022-2045. Yang kita lihat apa? Kita melihat bahwa ada tiga perkembangan korupsi, mulai dari yang disebut dengan premodern corruption. Wujudnya suap, gratifikasi, atau boleh katakan korupsi uang kecil petty corruption, dan itu terjadi sekarang. Kita lihat ke depannya pasti akan menjadi yang disebut modern corruption, korupsi yang tahap modern.

Dia tidak lagi menggunakan uang kecil, tidak menerima lagi suap, tidak menerima lagi gratifikasi, tetapi dia bangun sistem yang seolah-olah tidak ada korupsi, padahal sesungguhnya ada korupsi.

Wah itu lebih dahsyat itu.

Itu lebih dahsyat, yang berikutnya ada tingkat korupsi yang lebih canggih yang kita kenal dengan postmodern corruption. Jadi postmodern corruption lebih canggih lagi. Semua kebijakan dibuat seolah-olah tidak ada korupsi tapi sesungguhnya kebijakan itu dibuat untuk membungkus praktik-praktik korupsi.

Jadi awalnya kebijakan?

Nah, melalui kebijakan, ini yang ditangkap KPK. Dari roadmap itu KPK membangun renstra (rencana strategis) lima tahunan KPK. Di dalam Renstra KPK ada visi, visinya apa? Bersama masyarakat menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Kenapa kalimat menurunkan angka korupsi menjadi penting? Bukan angkanya yang kita turunkan, tetapi setidaknya ada tiga sasaran strategis yang kita capai.

Satu, efektivitas penegakan hukum. Kedua, melakukan perbaikan sistem, sehingga tidak terjadi korupsi. Ketiga, meningkatnya integritas penyelenggara negara. Untuk mencapai sasaran strategis itu, KPK membuat yang kita kenal dengan trisula pemberantasan korupsi melalui pendidikan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi, melalui pencegahan perbaikan sistem sehingga sistem yang baik tidak bisa terjadi korupsi.

Karena, ada yang menyebut dalam satu teori corruption because of fail, bad, or weak system. Bukankah korupsi itu terjadi karena gagal, buruk, dan gagalnya sistem, itulah KPK bekerja. Makanya KPK punya disebut dengan Direktorat Monitoring, kerjanya apa? Melakukan penelitian, kajian, dan perbaikan sistem.

Kemudian KPK tugas berat keluar ya, tadi pendidikan, pencegahan, kemudian pemberantasan dan koordinasi dengan berbagai macam pihak, tetapi internal sendiri KPK bagaimana yang dilakukan Pak Ketua agar KPK ini terdiri dari orang-orang yang hebat yang berintegritas kan tadi, integritas harus lebih dulu dari lembaga ini. Kemudian penyidik-penyidik itu dulu kan berasal dari kepolisian, Kejaksaan, sekarang kan bagaimana? Sudah dominan rekrutmen KPK sendiri dan bagaimana menghasilkan the winning team?

Banyak hal yang dilakukan KPK khususnya di dalam tata kelola kelembagaan. Kita pasca-diundangkannya UU 19/2019 beberapa regulasi yang kita siapkan. Di antaranya adalah Peraturan KPK terkait dengan struktur, organisasi, tata kerja KPK, Perkom Nomor 7 Tahun 2020.

Di situ kita kembangkan berbagai satuan kerja yang selama ini tidak ada. Seperti tadi saya sampaikan, roh UU Nomor 19/2019 itu ada empat, pendidikan, pencegahan, penindakan, koordinasi. Sebelumnya tidak ada kedeputian pendidikan masyarakat, padahal pendidikan masyarakat adalah fundamental, karena melalui pendidikan kita akan tanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang sudah bersemai di setiap individu warga negara Indonesia akan menjadi dan membentuk karakter yang berintegritas, karakter yang antikorupsi akan membangun budaya antikorupsi, sampai pada titik akhir adalah peradaban civilization. Jadi kalimatnya boleh saya untai value, character, culture, and civilization.

Itulah yang diangan-angankan oleh kami pimpinan KPK, suatu saat Indonesia memiliki budaya, memiliki peradaban yaitu peradaban antikorupsi.

Kalau sekarang dalam skala 0 sampai 100, Pak Ketua nilai tim ini sudah sampai di mana?

Seperti tadi saya bilang, semua satuan kerja bekerja dan bekerjanya berdasarkan roadmap pemberantasan korupsi. Bekerjanya sesuai dengan rencana strategi pemberantasan korupsi dan kami 13 kali melakukan evaluasi, berapa capaian kinerja Anda? Target Anda ke depan apa? Yang dibutuhkan apa?

Sehingga, tidak ada hari kecuali berpikir bagaimana ingin mengentaskan dan membebaskan NKRI dari praktik-praktik korupsi, itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak berhenti, kalaupun seandainya belum tercapai tentulah tidak ada suatu tugas yang bisa diselesaikan oleh satu era pimpinan.

Kalau sudah selesai, maka tentulah tidak ada lagi pimpinan sekarang. Kalau pimpinan KPK selesai menyelesaikan tugas di jilid empat, maka tidak ada jilid lima. Kalau pimpinan KPK jilid tiga bisa menyelesaikan tugas, maka tentulah tidak ada pimpinan KPK jilid empat.

Betul, yang terpenting ada roadmap dan ada continous improvement perbaikan. Kemudian, untuk membentuk budayaanti korupsi ini kan enggak gampang, budaya itu sesuatu yang pertama dia sadar dulu, tidak hanya dia paham tapi awareness karena itu membentuk integritas, the core of integrity is honesty, kejujuran, ini kan kalau orang enggak jujur kan bisa nipu apa aja. Jujur nomor satu, inti dari integritas, dan itu kan korupsi dari keluarga membentuk budaya dari keluarga, pendidikan sekolah, TK sampai perguruan tinggi, tetapi institusi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi yang partai politik ya, tetapi untuk kita bisa mencapai budaya antikorupsi itu kalau hanya mengharapkan pendidikan di sekolah agak berat juga Pak.

Jadi begini Bang Primus dan rekan-rekan pemirsa Beritasatu, KPK selalu melakukan upaya-upaya supaya tercapai target. Kalau kita ingin membangun budaya antikorupsi, maka tidak hanya satu lini yang kita kerjakan. Misalnya kami mengerjakan lini legislatif, saya ingin bahwa tidak ada korupsi di legislatif.

Budaya antikorupsi bangun di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, bahkan di partai politik yang kita kerjakan, tetapi tidak cukup dengan itu. Kita juga menyasar melalui dari lingkungan kecil, lingkungan misalnya di setiap badan usaha. Karenanya KPK membangun ada struktur baru yang disebut dengan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha. Sekarang kita juga bangun yang disebut dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya antikorupsi mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga.

Karena, sesungguhnya, dari keluarga ditanamkan untuk nilai-nilai budaya antikorupsi. Bahkan seorang ibu menentukan masa depan bangsa. Satu orang ibu hebat maka Indonesia berjaya, satu orang ibu berkualitas berintegritas maka satu generasi terselamatkan. Itu yang kita pakai, jadi ibu-ibu kita libatkan.

Betul, setuju. Tapi untuk shortcut ini saya pikir tadi dikatakan orang-orang yang ada di elite legislatif, eksekutif, yudikatif, penyelenggara negara ini harus lebih dulu memberi contoh. Jepang hebat ada budaya, tapi pemimpin mereka jangankan sudah ditangkap Polisi atau Kejaksaan, baru berita aja indikasi korupsi dia mengundurkan diri. Ini yang kita belum punya.

Terkait dengan para elite, kami sudah bicara dengan seluruh pimpinan parpol. Di kementerian lembaga kami punya program disebut Paku Integritas. Jadi menanamkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Wujud nyatanya tahun kemarin 10 kementerian lembaga kita undang ke KPK dari mulai menteri plus pasangannya dan para eselon I maupun eselon II, tahun sekarang 20 kementerian lembaga yang kita tanamkan Paku Integritas.

Jadi, kita ini tempus seluruh jalur, dari lingkungan keluarga, dari sanksi, dari kementerian, dari partai politik, dan setiap kamar-kamar kekuasaan. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan energi-energi anak bangsa yaitu energi yang bisa menambah budaya antikorupsi.

KPK dari awal dirancang bukan lembaga yang abadi, itu ad hoc saja. Tetapi dalam bayangan Pak Ketua, eksistensi KPK sampai kapan?

Saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya di KPK kalau Anda ingin mempertahankan dan tetap ada, maka harus Anda peliharalah jati diri Anda. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh anak bangsa, keberadaan KPK ditentukan juga oleh rakyat dan juga insan-insan KPK itu sendiri.

Kalau seandainya kinerja KPK menurun dan tidak bisa memenuhi harapan masyarakat, bisa saja suatu saat rakyat minta KPK dibubarkan. Tetapi kalau kita mengabdi untuk bangsa negara, dengan menunjukkan performa luar biasa, menunjukkan kinerja yang hebat, tentulah rakyat akan bersama-sama dengan KPK untuk tetap bertahan dalam rangka pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi, saya kira itu.

Terakhir Pak, pesan Pak Ketua kepada masyarakat, tadi kepada para partai politik elite sudah, kepada masyarakat tadi pelibatan masyarakat penting sekali dalam pemberantasan korupsi. Pesan Pak Ketua kepada masyarakat Indonesia bagaimana untuk pemberantasan korupsi, membantu KPK?

Kami yakin dan sangat sadar bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh KPK sendiri. Bahkan tidak akan mungkin korupsi ini bisa hilang 100% dari negara kita tanpa ada peran masyarakat. Karenanya masyarakat saya minta jangan pernah menerima sesuatu terkait dengan jaminan untuk memilih seorang menjadi pemimpin, jaminan diberikan seseorang untuk menjadikan dia sebagai wakil rakyat, hindari penerimaan hal-hal yang tersebut karena itu adalah money politics.

Untuk itu, kalau ada yang terjadi laporkan kepada KPK setiap dan sekecil apapun penyimpangan terhadap tindak pidana korupsi. Kami jamin, semua rekan-rekan, semua anak bangsa yang memberikan laporan kepada KPK, kami akan lindungi, dan kalau ada yang merasa diperas penyelenggara negara, laporkan karena tindak pidana pemerasan tentulah pelapornya kita akan lindungi, dan tidak kita proses secara hukum.

Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari Ketua KPK Firli Bahuri tentang bagaimana pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK dan bukan hanya soal pemberantasan tetapi ada trisula bahkan ada empat unsur yaitu KPK sedang melakukan bagaimana pendidikan tentu melibatkan seluruh institusi dan masyarakat kemudian pencegahan juga melibatkan semua institusi karena pencegahan mulai dari tingkat kabupaten dan kota ya inspektorat semua harus bekerja.

Kemudian, penindakan tentu saja bekerja sama dengan instansi lain yang lebih senior seperti kepolisian, Kejaksaan. Kemudian, koordinasi kerja sama dan satu hal yang penting bahwa keraguan masyarakat bahwa UU baru Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bahwa UU itu tidak cukup menjadi landasan bagi insan KPK melaksanakan tugas bahkan itu mendegradasi tugas KPK sudah dijawab itu sama sekali tidak benar.

UU yang baru ini sudah cukup memadai menjadi landasan KPK untuk bekerja dan dalam 2,5 tahun terakhir itu ada 20 OTT itu paling tidak memberikan bukti OTT. Yang lain pendidikan, pencegahan koordinasi sudah dilaksanakan oleh KPK dan ke depan pelibatan masyarakat sangat dipentingkan menyampaikan informasi kepada KPK siapa pun yang berindikasi korupsi.

Satu hal paling tidak dari saya, masyarakat juga jangan terbiasa menyuap juga dalam urusan apa pun menyangkut perizinan jangan memberi duit, karena itu korupsi kan dua belah pihak ya Pak Ketua. Jadi kalau masyarakat juga belajar tidak memberikan duit, kalau memang izin belum keluar tunggu saja, melaporkan saja, saya pikir itu sudah cara yang baik kita menuju budaya anti korupsi.

Terima kasih sampai jumpa pada Special Dialogue yang akan datang. Pak Ketua terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN