Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua KPK Firli bahuri. Foto: IST

Ketua KPK Firli bahuri. Foto: IST

Firli Bahuri: Tak Ada Lagi Jumat Keramat di KPK

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:20 WIB
Fana Suparman

BANDUNG, investor.id  - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan tidak ada lagi istilah 'Jumat Keramat' di lembaga antikorupsi. Istilah tersebut diketahui merujuk pada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT), penahanan atau penetapan tersangka kasus korupsi yang kerap kali dilakukan KPK bertepatan pada hari Jumat.

"Mohon maaf Bapak Ibu mungkin sekarang tidak ada lagi yang mendengar pengumuman tersangka hari Jumat, enggak ada lagi. Kenapa? Karena kami membangun bahwa Jumat keramat tidak ada. Yang ada setiap hari itu keramat. Kenapa? Kami tidak ingin dikatakan kami menarget seseorang. Pokoknya hari jumat harus ada pengumumantersangka, kami tidak," kata Firli dalam kegiatan Penyuluhan Antikorupsi kepada para narapidana kasus korupsi di Lapas Klas IA Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3/2021).

Firli menekankan, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK hanya berdasarkan kecukupan bukti, bukan hal lainnya. Setelah ditemukan bukti yang cukup, KPK akan mengumumkan tersangka, kapanpun harinya. 

"Karena tersangka ada setelah ada kecukupan alat bukti. Nah, untuk mencari alat bukti tentu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mencari keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti. Dengan itu kita berharap ada teranganya perkara pidana korupsi. Setelah terang baru ketemu ada orangnya, baru kita umumkan," katanya.

Firli mengungkapkan penetapan tersangka tanpa dibarengi dengan upaya penahanan hanya akan menimbulkan masalah baru. Satu di antaranya seperti para tersangka atau keluarganya yang sudah lebih dulu mendapat hukuman, meski belum divonis hakim. Apalagi, jika proses penyidikannya berlangsung lama.

"Kita tidak ingin lagi mengumumkan si A terlibat korupsi lama gitu prosesnya; menunggu. Kalau seseorang kita umumkan tersangka korupsi, setidaknya anak, istri, orang tua, handai tolan, keponakan itu juga ikut terpenjara, juga ikut menerima hukuman. Itu kita tidak ingin," katanya.

Kegiatan penyuluhan antikorupsi ini diikuti oleh 25 narapidana kasus korupsi yang sedang menjalani program asimilasi dan masa tahanannya segera berakhir. Adapun mereka yang mengikuti agenda ini merupakan tahanan KPK maupun Kejaksaan Agung. Beberapa narapidana di antaranya ialah terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik (e-KTP), Sugiharto; mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jacob Purwono; mantan pegawai Ditjen Pajak wilayah Jakarta Timur, Eko Darmayanto; dan terpidana kasus korupsi restitusi pajak, Indarto Catur Nugroho.    

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN