Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hermawi Taslim saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Tahun 2019. Foto: IST

Hermawi Taslim saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Tahun 2019. Foto: IST

Forkoma PMKRI Apresiasi dan Dukung Sikap Tegas TNI

Sabtu, 21 November 2020 | 21:02 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id -  Ketua Forum Komunikasi Alumni PMKRI (Forkoma PMKRI) Hermawi Taslim SH mengapresiasi sikap tegas Prajurit TNI Kodim 0503 Jakarta Barat bersama Polri menurunkan spanduk dan baliho HRS (Habib Rizieq Shihab) yang terpasang di kawasan Petamburan-Slipi, Jakarta Barat.

Menurut Hermawi Taslim yang berbicara di Jakarta, Sabtu (21/11/2020), pencopotan spanduk dan baliho bergambar Rizieq Shihab sudah sesuai dengan tupoksi TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  Spanduk dan baliho yang dicopot antara lain bertuliskan "Ayo Revolusi Akhlaq."

“Kami menyampaikan penghargaan dan sekaligus dukungan kepada TNI yang bersikap tegas melalui pencopotan baliho dan spanduk. Itu sudah sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” ujar Taslim yang merupakan Eksponen Forum Komunikasi Cipayung.

Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020).  Foto: SP/Joanito De Saojoao
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Berikut adalah Tiga Pernyataan Sikap Forkoma PMKRI:  Pertama, mendukung tindakan tegas TNI dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara, termasuk menurunkan spanduk dan baliho yang yang nyata-nyata 'bernada hasutan, fitnah dan rong-rongan terhadap kewibaaan pemerintah yang sah. Dan hal tersebut sesuai tupoksi TNI yang telah diatur dalam UU No.34 yakni operasi militer non perang.

Kedua, Penurunan spanduk dan baliho tidak boleh dilihat dari aspek fisik saja, tetapi harus lebih substantif sebagai upaya yang nyata dan terencana memecah belah kesatuan bangsa, merusak sendi-sendi bernegara dan nyata-nyata bersifat memprovokatif.   

Ketiga, Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik I ndonesia (Forkoma PMKRI) ) menyatakan dukungan atas tindakan tegas TNI ini untuk memastikan terciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan harmonis.

Taslim yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan (Peradi Pergerakan) ini menyatakan bahwa Forkoma menyampaikan apresiasi dan mendukung sikap tegas TNI sesuai dengan amanat UU Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI.

Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020).  Foto: SP/Joanito De Saojoao
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

Dengan mengutip Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI, ditegaskan kembali oleh Taslim, "TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok yang harus diemban. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."

Secara spesifik, advokat senior itu menunjuk pasal 7 ayat (2) UU TNI 2004, yang memuat tugas pokok TNI itu yang dilakukan dengan:

a. Operasi militer untuk perang.

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :

1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.

2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.

3) Mengatasi aksi terorisme.

4) Mengamankan wilayah perbatasan.

5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

6) Melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia sesuai dengan kebijakan  politik luar negeri.

7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.

10) Membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

11) Membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat    kepala  negara dan  perwakilan pemerintah asing  yang  sedang  berada  di Indonesia.

12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam,  pengungsian,  dan  pemberian bantuan kemanusiaan.

13) Membantu  pencarian  dan  pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta

14) Membantu pemerintah  dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. 

Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020).  Foto: SP/Joanito De Saojoao
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Foto: SP/Joanito De Saojoao

“Sebuah ormas menjadi sebuah kekuatan ketika ia mampu merongrong kewibawaan pemerintah yang sah melalui berbagai tindakan provokatifnya. Selama tindakan provokatif itu tidak mendapatkan tindakan dari aparat, ormas tersebut akan menjadi lebih besar dan kuat. Dan sebagai tindak lanjutnya adalah secara terang-terangan akan melawan pemerintah dan meremehkan nilai-nilai dasar negara. Pola ini terjadi di negara manapun,” ujar Hermawi Taslim.

Masih menurut Taslim, sebenarnya, narasi provokatif dan perlawanan terhadap pemerintah yang sah ataupun juga melawan ideologi negara sudah menjadi alasan strategis negara mengambil tindakan keras terhadap ormas tersebut.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN