Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Peneliti Formappi Lucius Karus

Peneliti Formappi Lucius Karus

Formappi: Reshuffle Jangan Sekadar untuk Power Sharing

Minggu, 12 September 2021 | 16:19 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA, investor.id  - Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet tidak boleh asal dilakukan hanya sekadar untuk power sharing. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki alasan kuat agar reshuffle yang dilakukan benar-benar efektif dalam peningkatan kinerja pemerintahan hingga 2024.

“Yang jelas, jangan sampai reshuffle dilakukan sekadar untuk power sharing antar parpol koalisi saja. Harus ada alasan kuat terkait kinerja dan juga fokus pemerintah di waktu tersisa sebelum 2024,” kata Lucius Karus kepada Beritasatu.com, Minggu (12/9/2021).

Diungkapkannya, jika reshuffle hanya dilakukan untuk power sharing terkait bertambahnya partai politik (parpol) koalisi pemerintahan, maka mungkin akan ada satu pos kementerian saja yang akan berubah dalam reshuffle.

“Kementerian mana yang akan jadi sasaran, akan sangat tergantung kekuatan figure dan juga backing parpol di belakang Menteri tersebut,” ujar Lucius Karus.

Sebelumnya, Lucius mengatakan, cukup sulit membuat penilaian yang adil terkait kinerja menteri kabinet saat ini. Sangat mungkin kementerian yang terlihat tak bergeliat karena memang fokus utama yang selaku disorot adalah terkait pandemi.

“Jadi bukan karena menteri yang bersangkutan tak mampu tetapi waktu tak cukup leluasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk gigi,” ujar Lucius Karus.

Karena itu evaluasi kinerja menteri perlu dilakukan secara mendalam dan obyektif. Ada banyak alasan yang harus dipertimbangkan sebelum menilai seorang menteri tak kapabel.

“Tim khusus untuk melakukan evaluasi itu mungkin diperlukan oleh Presiden sebelum melakukan reshuffle,” tegas Lucius Karus.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN