Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Sumber: BSTV

Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Sumber: BSTV

IAKMI: Vaksin Nusantara secara Substantif Masih Jauh dari Kelayakan

Kamis, 15 April 2021 | 22:33 WIB
Maria Fatima Bona

JAKARTA, investor.id  - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan, secara substantif pengembangan vaksin Nusantara saat ini masih sangat jauh dari  proses untuk membuktikan diri sebagai vaksin yang layak digunakan di Indonesia.

“Bagian dari proses harus dilakukan itu, termasuk mendaftarkan ke Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan,red)  dan juga melakukan uji klinis  terhadap vaksin yang dimaksud,” kata Hermawan saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (15/4/2021).

Hermawan menyebutkan, vaksin Nusantara sedang dikembangkan dan diteliti harus didukung. Pasalnya, sesuatu yang bersifat inovatif harus didorong  untuk dibuktikan secara ilmiah. 

Oleh karena itu Hermawan  mengatakan, dalam menyikapi keterlibatan anggota DPR RI  dan para tokoh masyarakat untuk menjadi relawan dalam uji klinik vaksin Nusantara harus harus dilihat  dari perspektif riset.  Dalam hal ini, tidak melihat latar belakang  relawan riset tersebut.

Namun, kata Hermawan,  pengembangan vaksin Nusantara dalam melakukan penelitian harus

mematuhi clearance atau izin etik proses  yang harus memenuhi kajian etik termasuk  dampak kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)   menggunakan vaksin Nusantara.

Dikatakan Hermawan,  dampak KIPI ini menjadi pertimbangan dari peneliti. Oleh karena itu, adanya relawan yang mendukung pengembangan vaksin Nusantara  untuk saat ini harus disikapi positif karena bagian dari uji coba penelitian, asal dengan syarat telah mendapat ethical clearance atau izin etik.

“Karena ini bagian dari uji coba mereka,  kita berpositif saja bahwa mestinya mereka sudah  mempunyai izin etik  untuk  uji  coba. Kalau sudah ada itu, tentu masih dalam kerangka penelitian, tetapi  jika mereka tidak mempunyai  izin etika  adalah pelanggaran,” ucap Hermawan.

Oleh karena itu, Hermawan juga mengatakan, perlu adanya  izin etik karena subjeknya manusia maka perlu diperhatikan risiko. Apalagi sejauh ini, BPOM telah menyampaikan vaksin Nusantara tidak masuk dalam skema nasional. 

 “Jadi secara umum prinsipnya oke-oke saja untuk penelitian ilmiah apalagi hanya mengambil sampel darah jadi tidak ada masalah. Yang penting ada izin etik karena namanya penelitian pasti harus ada kajian etik. Kalau tidak ada berarti tidak memenuhi kaidah ilmiah,” pungkasnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN