Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

ILO: 54% Penduduk Indonesia Belum Terakses Perlindungan Kesehatan

Kamis, 4 Agustus 2011 | 13:32 WIB
Antara

JAKARTA - International Labour Organization (ILO) memperkirakan sekitar 54% penduduk Indonesia belum terakses perlindungan sosial kesehatan, sebagian besar merupakan pekerja informal beserta keluarganya.

Data ILO di Jakarta, Kamis, juga menyebutkan 83% pekerja tidak memiliki akses terhadap manfaat jaminan sosial lainnya seperti jaminan hari tua, kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

Perluasan cakupan asuransi sosial dan kesehatan terhadap pekerja ekonomi informal yang berada di atas garis kemiskinan masih menjadi tantangan.

Perluasan cakupan perlindungan sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari pemerintah nasional dan lokal.

Di tengah ketiadaan landasan jaminan sosial memadai, mereka yang berhasil membebaskan diri dari kemiskinan berisiko terjatuh kembali dalam kemiskinan.

Landasan jaminan sosial mempromosikan keamanan pendapatan melalui sejumlah jaminan dasar bagi empat kelompok masyarakat.

Pertama, semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan perawatan kesehatan di tingkat nasional dan provinsi. Kedua, bagi semua anak menikmati jaminan pendapatan melalui bantuan barang atau tunai guna memastikan akses terhadap nutrisi, pendidikan dan perawatan.

Ketiga, bagi semua anggota masyarakat yang terbilang usia produktif namun tidak memiliki pendapatan mencukupi (atau tidak bisa, misalnya karena kehamilan) terhadap jaminan pendapatan minimum melalui skema bantuan tunai atau barang atau pekerjaan.

Keempat, bagi semua anggota masyarakat usia lanjut dan dengan disabilitas terhadap pensiun usia tua atau disabilitas atau transfer dalam bentuk lainnya.

Landasan ini dapat dipergunakan untuk menggambarkan skema-skema yang ada terhadap masing-masing keempat jaminan dasar yang disebutkan di atas dan untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan pelaksanaan, jika ada.

Untuk memantau dan mengkaji perkembangan landasan proteksi sosial di Indonesia, ILO menggelar Lokakarya Validasi terhadap Kajian Proteksi Sosial, Kamis (4/8. Lokakarya ini akan dibuka oleh Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

Lokakarya validasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pelatihan mengenai kajian, rancangan dan biaya landasan proteksi sosial yang digelar pada November 2010 di Bangkok.

Tujuan lokakarya ini adalah menelaah kajian dan matriks yang disusun untuk pengkajian kondisi saat ini dan penyusunan rekomendasi, berbagi informasi mengenai metodologi biaya dan hasilnya.

Lokakarya ini memberikan sarana bagi forum tripartit untuk melakukan dialog membahas mengenai langkah-langkah kebijakan ke depan dalam menyusun landasan proteksi sosial bagi para konstituen nasional.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai skenario perluasan dan/atau manfaat.

Lokakarya ini diharapkan memainkan peranan penting dalam membangun mekanisme perlindungan sosial bagi Indonesia.

“Melalui dialog dan bertukar pengalaman, diharapkan kerja sama di masa mendatang di antara para mitra terkait akan semakin meningkat," ujar Peter van Rooij, Direktur ILO.

Lokakarya ini menargetkan para pembuat kebijakan dari kementerian-kementerian pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta kementerian teknis lainnya. (gor/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN