Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
RS Pertamina Jaya Siap Tampung Pasien Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

RS Pertamina Jaya Siap Tampung Pasien Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Ini Mekanisme Pengajuan Klaim Pasien Covid-19 oleh RS Rujukan

Senin, 5 Juli 2021 | 19:45 WIB
Natasia Christy

JAKARTA, investor.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan mekanisme pengajuan klaim pasien Covid-19 tahun 2021 oleh rumah sakit (RS) rujukan, termasuk RS swasta.

Isa menyebut, mekanisme klaim dan penyelesaian dispute telah diperbaiki melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19.

“Untuk klaim pasien tahun 2021, semester I kita anggarkan Rp 10,6 triliun dan per 30 Juni sudah 100% yang digunakan,” kata Isa saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7).

Isa menjelaskan, klaim tahap ke-2 semester II diperkirakan Rp 11,97 triliun dan saat ini prosesnya bisa dicairkan dalam 1-2 hari oleh Kementerian Kesehatan.

 

Berikut mekanisme pengajuan klaim untuk tahun 2021:

  1. Kementerian Kesehatan dapat membayar uang muka paling banyak 50% dari klaim yang diajukan RS apabila berkas lengkap.
  2. RS harus mengajukan tagihan paling lambat 2 bulan setelah bulan layanan diberikan.
  3. Mekanisme pengajuan klaim tahun 2021 adalah pertama, RS mengajukan tagihan melalui e-claim dan diverifikasi BPJS paling lama 14 hari. Kedua, Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil verifikasi BPJS.

Mengenai upaya percepatan pembayaran tunggakan klaim tahun 2020, Isa mengatakan, prosesnya dilakukan oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) pusat dan provinsi selama 14 hari, dilanjutkan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 5 hari, yang kemudian hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar pembayaran klaim pasien Covid-19.

 

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN