Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KPU gelar simulasi pemungutan suara pilkada serentak 2020. Foto: SP/Joanito De Saojoao

KPU gelar simulasi pemungutan suara pilkada serentak 2020. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Jika Tidak Ditunda, Pilkada Jadi Bom Waktu Covid-19

Senin, 14 September 2020 | 05:44 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19. Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif.

Musuh besar bangsa kini ada lah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian.

Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid seperti pilkada sebaiknya ditunda.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid- 19 di Indonesia" yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9).

Webinar yang dipandu politisi Maruarar Sirait itu menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD, ekonom Faisal Basri, peneliti Mohammad Qodari, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan ahhli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan.

Diskusi daring ini diikuti lebih dari 700 orang peserta dari seluruh wilayah Indonesia, dan dari berbagai profesi, juga dari luar negeri. Topik yang membetot perhatian publik ini dibahas dan diskusikan hingga lima jam, dari pukul 19.00 hingga pukul 00.00.

Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada.

Sekitar 99% peserta mendesak pemerintah menerbitkan paying hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi Covid dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi.

Sulit Ditunda

Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV
Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV

Menanggapi permintaan penundaan Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2020, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau Perppu. Untuk UU, waktu sudah tidak memungkinkan. Sedang untuk pembuatan Perppu, belum tentu mendapatkan dukungan DPR.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengajukan Perppu kepada pemerintah dan selanjutnya pemerintah meminta dukungan DPR. Jika DPR tidak setuju, penerbitan Perppu tidak ber manfaat. Karena akan diba talkan di masa persidangan berikut.

Wacana penundaan pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Tapi, waktu itu, kata Mahfud, diputuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020.

Ada dua alasan. Pertama, pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. "Kita tidak mau. Jumlah 270 itu yang yang besar," kata Mahfud.

Kedua, jika ditunda karena Covid, sampai kapan? Sampai kapan Covid berhenti dan tidak lagi berbahaya? Toh, sampai hari ini, angka positif Covid masih terus menanjak.

"Ini bukan alasan saya, tapi alasan pemerintah dan DPR saat mereka memutuskan. Saya hanya menyampaikan kembali," ungkap Mahfud.

KPU telah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pendaftaran pilkada dibuka 4-6 September 2020. Tanggal 23 September 2020, penetapan paslon, dan 26 September-5 Desember 2020 kampanye.

Sanksi Ketat

Dirut Indobarometer Mohammad Qodari memaparkan risiko "bom waktu" kasus Covid-19 jika Pilkada tak ditunda. DirekturEksekutif Indobarometer itu mengungkapkan jika tahapan kampanye nanti tetap dilakukan dengan tatap muka di 1.042.280 titik (asumsi 100 orang per titik), maka potensi orang tanpa gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari nanti diperkirakan mencapai 19.803.320 orang.

"Itu jika positivity rate kasus Covid-19 Indonesia 19 persen, dan maksimal yang ikut kampanye 100 orang. Jujur saya tidak yakin yang datang 100 orang per titik, mungkin ada yang 500, jangan-jangan yang datang 1.000," kata Qodari dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu malam (13/9).

Sementara itu, Qodari mengatakan potensi OTG yang ikut bergabung dan menjadi agen penularan Covid-19 untuk hari pencoblosan 9 Desember 2020 mencapai 15.608.500 orang.

Ia menjelaskan angka 15 juta orang itu muncul jika jumlah orang yang terlibat dalam 306.000 titik kerumunan (tempat pemungutan suara) dengan memakai target partisipasi 77,5% oleh Komisi Pemilihan Umum.

Qodari merekomendasikan agar tahapan Pilkada 2020 kembali ditunda, karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan syarat-syarat ketat sebagai berikut, pertama, masker telah dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, merevisi UU untuk menghapus semua bentuk kampanye dengan kerumunan (tatap muka), pengaturan jam kedatangan pemilih, dan mengatur jaga jarak di luar TPS oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan simulasi pilkada di 270 wilayah pilkada, mulai dari distribusi surat pemberitahuan pada pemilih, cek jam kedatangan pemilih ke TPS, sampai dengan penghitungan suara.

Untuk menghentikan penularan Covid-19, kata Wakapolri, pihaknya akan menggelar opera Yustisi di seluruh wilayah Indone sia. Sekitar 20.000 Polri dan 43.000 babinsa disiagakan di seluruh Indonesia. Selain itu, Polri juga melibatkan masyarakat dalam sosialisasi protokol kesehatan.

"Ada pemberitaan tentang Polri melibatkan preman. Ini banyak yang salah tafsir," kat Gatot Eddy Pramono.

Warga yang dilibatkan adalah sukarelawan. Mereka adalah para pemuda di berbagai wila yah. Mereka mengimbau masya rakat memakai masker, jaga jarak, menghendari kerumunan, dan mencuci tangan.

"Tapi, mereka tidak boleh memberikan sanksi apa pun kepada warga yang me langgar," jelas Gatot. (b1/sp)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN