Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Dana Penanganan Covid Rp 677,2 T

Jokowi: Kalau Ada Yang Niat Korupsi, Silakan Digigit

Senin, 15 Juni 2020 | 11:04 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jajaran penegak hukum menggigit dengan keras jika ditemukan aparat dan pejabat pemerintah yang terbukti korupsi anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun.

"Saya ingin tegaskan pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi, kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea maka silahkan digigit dengan keras," kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan melalui video conference Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).

Dia secara tegas menyatakan uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus terus dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, apabila terdapat potensi masalah di lapangan, jajaran penegak hukum harus secepatnya memberikan peringatan sehingga pejabat dan aparat pemerintah bersangkutan tidak terperosok ke dalam kubangan korupsi.

"Harus dibangun peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Tugas bapak/ibu/saudara para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, penyidik, dan pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum," kata Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengingatkan, jajaran penegak hukum untuk mengedepankan aspek pencegahan, lebih proaktif, dan tidak menunggu hingga terjadi masalah dalam penggunaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun.

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, jajaran penegak hukum tidak asal menjerat aparat dan pejabat pemerintah. "Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Disebutkan, BPKP, Inspektorat, dan LKPP adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus dalam aspek pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, institusi tersebut juga menjalin kerja sama dan bersinergi secara positif dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," kata Presiden Jokowi.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN