Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao

KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Kasus Edhy Prabowo, Gerindra Minta Maaf kepada Presiden

Sabtu, 28 November 2020 | 10:12 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai-nya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin atas peristiwa tertangkapnya Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia percaya kasus yang menimpa Edhy Prabowo tidak akan mengganggu proses dan berjalannya pemerintahan Jokowi- Ma’ruf.

“Kepada Presiden Jokowi, Wapres KH. Ma’ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Maju, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini,” kata Muzani dalam pernyataannya yang disiarkan di akun Instagram resmi Partai Gerindra, Jumat (27/11).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra

Muzani berharap seluruh kegiatan pemerintah tetap berjalan seperti pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.

“Kami harap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya seperti arahan Presiden,” ujarnya.

Dia mengatakan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan Edhy Prabowo dan berharap institusi tersebut menanganinya secara transparan, baik dan cepat.

“Kami percaya sepenuhnya KPK dalam menangani masalah ini secara transparan, baik, cepat, dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya,” kata Muzani.

Namun menurut dia, Gerindra berharap agar asas praduga tidak bersalah Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi.

Karena itu dia menilai, upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan.

Di tempat terpisah, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menyatakan Edhy Prabowo telah mengajukan dan menandatangani surat pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.

“Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy, kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden,” kata Antam Novambar dalam rilis di Jakarta, Jumat (27/11).

Antam Novambar mengemukakan bahwa KKP kini tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri tersebut. Hal tersebut, lanjutnya, karena hanya Presiden sebagai kepala negara yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Sementara ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Antam menegaskan di situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di pusat maupun unit pelayanan teknis (UPT) daerah tetap bekerja dan tetap beroperasi normal.

“Yang pasti, layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor,” ujar Antam.

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani Antam pada 25 November 2020.

Ia mengemukakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KKP diharapkan tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan itu, ujar dia, perlu terus diperhatikan baik di rumah, di perjalanan maupun di tempat kerja.

Antam juga meminta para pegawai tetap fokus dan semangat dalam bekerja, serta menjaga soliditas internal KKP. Hal tersebut, lanjutnya, adalah penting sebab pelayanan prima ke masyarakat merupakan prioritas utama KKP.

Ia juga meminta para pegawai menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat,” tegas Antam

KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao
KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dini hari.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Terkait hal tersebut, KPK selanjutnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Sebagai penerima, yakni Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

Pengunduran Diri dari Gerindra

KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao
KPK tetapkan Menteri KKP tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Muzani mengatakan partainya telah menerima surat pengunduran diri Edhy Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum dan telah meneruskannya kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“DPP Partai Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy Prabowo dan surat tersebut sedang kami teruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto,” kata Muzani.(b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN