Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jaksa Agung ST  Burhanuddin.

Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kejagung Bentuk Tim Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Rabu, 27 Januari 2021 | 07:21 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, pihaknya menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat.

Untuk itu, pada 29 Desember 2020, Kejagung membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

“Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar Kejagung melaksanakan langkah strategis dalam penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Burhanuddin dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1).

Saat ini, Kejagung sedang melaksanakan sejumlah langkah menyangkut beberapa kasus seperti terkait penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat, kasus dugaan korupsi, hingga terkait Rizieq Shihab.

"Untuk pembentukan tim khusus, output yang diharapkan adalah percepatan penuntasan sekaligus merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM berat tersebut," kata Burhanuddin.

BP Jamsostek
BP Jamsostek

Kasus lainnya yang mendapat perhatian Komisi III adalah du gaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dimana setidaknya 20 orang saksi sudah diperiksa. Kejagung juga sudah menggeledah kantor pusat BPJS Ketenaga kerjaan pada 18 Januari 2021. Penyidik menyita data dan dokumendari penggeledahan itu. Tujuannya, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri (Persero) periode 2012- 2019, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Dan sejauh ini, sudah ada 7 orang calon tersangka, yang namanya belum bisa dipublikasikan ke publik.

"Masih dapat berkembang lagi karena masih dilakukan pendalaman. Belum dapat kami sampaikan nama-nama tersangkanya," kata Burhanuddin.

Tersangka penghasutan kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan, Muhammad Rizieq Shihab (tengah), memakai baju tahanan dengan dan tangan terborgol, menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12/2020) dini hari. SP/Joanito De Saojoao
Tersangka penghasutan kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan, Muhammad Rizieq Shihab (tengah), memakai baju tahanan dengan dan tangan terborgol, menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12/2020) dini hari. SP/Joanito De Saojoao

Sementara terkait persidangan Muhammad Rizieq Shihab, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana melaporkan bahwa Kejagung membentuk tim jaksa. Ada 16 jaksa yang masuk ke dalam tim itu. “Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan objektif," kata Fadil

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Tim Khusus Penuntasan Kasus HAM Berat Kejagung bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Terkait hambatan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, Tim Khusus Kejaksaan bisa komunikasi dengan Komnas HAM," kata Taufik Basari dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/1).

Dia berharap Timsus tersebut bisa mengurai permasalahan terkait dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu sehingga komunikasi dengan Komnas HAM sangat penting dilakukan untuk men capai tujuan tersebut.

Menurut dia, Kejaksaan perlu membuat kejelasan terkait target yang ingin dicapai dan ruang lingkup kerja Timsus tersebut.

"Butuh kejelasan terkait target- nya apa, ruang lingkup kerja, dan jangka waktu ditentukan atau mengalir saja," ujarnya.

Hentikan Penuntutan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan institusinya selama tahun 2020 telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

"Sampai tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan penghentian penuntutan sebanyak 222 perkara berdasarkan keadilan restoratif," kata ST Burhanuddin .

Dia menjelaskan proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabel.

Menurut dia, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Kejaksaan telah melakukan pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020," ujarnya. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN