Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Investor Daily

Investor Daily

Kemdagri Dalami Informasi Sejumlah Daerah Nyaris Defisit

Senin, 28 Maret 2011 | 19:20 WIB
Antara

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) masih mendalami informasi yang menyebutkan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh nyaris mengalami defisit anggaran daerahnya.

"Masalah ini akan kita kaji dan kita dalami dulu, benarkah terjadi kebangkrutan (defisit-red)," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Reydonnyzar Moenek, di Jakarta, Senin.

Kapuspen mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi tentang kondisi sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang diinformasikan nyaris mengalami defisit. Untuk itu, Kemdagri, harus mendalami dan mengkaji informasi tersebut.

Ia menjelaskan, defisit anggaran daerah harus dilihat dengan cermat penyebabnya. Pertama, apakah defisit tersebut diakibatkan alokasi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.

”Jika belanja lebih besar daripada pendapatan daerah, maka ada kesalahan dalam perencanaan penganggaran yang dilakukan kepala daerah dengan DPRD,” jelasnya.

Kedua, lanjut Kapuspen, apakah defisit tersebut disebabkan perlakuan akuntansi semata. Jika demikian, maka defisit karena perlakuan akuntansi ini tidak dapat diartikan sebagai kebangkrutan.

"Kalaupun akan terjadi defisit, defisit itu tidak boleh melebihi batas 3,5 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB)," katanya.

Ketika ditanya tentang solusi bagi daerah yang mengalami masalah anggaran, Reydonnyzar mengatakan ada beberapa langkah yang dapat diambil yakni, pertama melakukan realokasi anggaran sesegera mungkin.

"Lakukan realokasi anggaran dengan tetap mempertahankan dan menjamin bahwa belanja pegawai dalam posisi aman," katanya Reydonnyzar yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah di Kemdagri.

Kedua, ujarnya, daerah harus melakukan efisiensi belanja dengan tetap memprioritaskan belanja pegawai. "Kurangi belanja-belanja yang tidak perlu dan signifikan," katanya.

Lebih lanjut Kapuspen mengingatkan peran pengawasan pemerintah Provinsi NAD terhadap efektivitas pemerintahan kabupaten/kota di Aceh. Provinsi seharusnya mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD kabupaten/kota. (tk/ant)

Editor :

BAGIKAN