Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rapat identifikasi penyusunan PKS antara Kemendagri dan K/L uuntuk mengintegrasikan kode dan data WAP di Jakarta, Senin (30/5/2022). (ist)

Rapat identifikasi penyusunan PKS antara Kemendagri dan K/L uuntuk mengintegrasikan kode dan data WAP di Jakarta, Senin (30/5/2022). (ist)

Kemendagri Dorong Integrasi Kode dan Data Antarlembaga Pemerintahan

Kamis, 2 Juni 2022 | 22:12 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (WAP) bisa digunakan sebagai basis data pada banyak komponen instansi pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa. Data WAP juga bersifat sangat dinamis dan terus berubah sampai saat ini, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara real time melalui sinergi antarkomponen terkait satu data WAP.

Sejalan dengan itu, perlu diidentifikasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) yang dapat dituangkan, baik dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS).

Dalam konteks itu, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan rapat identifikasi penyusunan PKS antara Kemendagri dan K/L untuk mengintegrasikan kode dan data WAP di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto itu dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rapat itu membahas draf penyusunan PKS antara Kemendagri dan K/L terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemanfaatan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Rapat tersebut juga memfasilitasi Kemenkeu, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Kesehatan untuk merevisi MoU dengan Kemendagri agar dapat segera ditindaklanjuti dengan PKS, serta memfasilitasi BIG untuk menyusun MoU dengan Kemendagri. Hingga saat ini, K/L yang sudah siap ditindaklanjuti terkait penyusunan PKS adalah KPU dan BPS.

“Dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia (SDI), Kemendagri juga perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” tulis Kemendagri dalam keterangan resmi, Kamis (2/6/2022).

Secara internal, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri juga perlu berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri terkait penyusunan PKS tentang pemanfaatan kode dan data WAP dengan K/L terkait lainnya, mengingat peran Pusdatin sebagai koordinator dan wali data Kemendagri. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat, dijadwalkan rapat lanjutan yang akan dilaksanakan pada pertengahan Juni 2022.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN