Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kepala BKIPM, Pamuji Lestari menandatangani Kesepakatan keputusan hasil rapat koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menerapkan pertukaran data perizinan antara Indonesia dan Tiongkok pada Rabu, 14 September 2022. (Dok. KKP)

Kepala BKIPM, Pamuji Lestari menandatangani Kesepakatan keputusan hasil rapat koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menerapkan pertukaran data perizinan antara Indonesia dan Tiongkok pada Rabu, 14 September 2022. (Dok. KKP)

KKP, Kementan dan LNSW Perkuat Data Ekspor ke Tiongkok

Kamis, 15 September 2022 | 16:57 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut ambil bagian dalam pertemuan guna membahas proposal pertukaran data perizinan dan informasi dari China National Single Window (CNSW ) terkait ekspor-impor pertanian dan perikanan.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari mengatakan pertemuan tersebut membahas usulan mekanisme pertukaran data dan trader registration melalui integrasi sistem dengan CNSW.

“Kita juga membahas pertukaran data, akan didiskusikan dengan pemilik proses bisnis yaitu BKIPM-KKP untuk komoditas sektor perikanan,” kata Pamuji di Jakarta, Rabu (14/9).

Pamuji menambahkan dalam pertemuan tersebut Indonesia diwakili BKIPM, Barantan dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Sebelumnya, ketiga lembaga ini telah membahas sejumlah hal seperti usulan agar otoritas Tiongkok mempertimbangkan pertukaran dokumen secara elektronik guna mengantisipasi dokumen perizinan ekspor-impor yang palsu. Kemudian pertukaran dokumen diharapkan dapat lebih umum, yaitu pertukaran e-Sanitary and Phyto Sanitary (e-SPS) serta sebaiknya tak ada pembatasan komoditas.

Secara khusus, saat ini BKIPM telah melakukan pertukaran 2 jenis dokumen health certificate dengan Tiongkok yakni untuk jenis komoditi yang dapat dikonsumsi (human consumption) dan yang tidak dapat dikonsumsi (not for human consumption) dalam bentuk paper-based certificate.

“Untuk elemen data pada komoditi tersebut tetap sama, hanya ada perbedaan pada pernyataannya saja. Kedepannya dengan penerapan e-certificate diharapkan akan semakin mempermudah penyelesaian persyaratan ekspor perikanan ke Tiongkok,” ujar Pamuji.

Tak hanya itu, penggunaan kode HS juga dibahas di pertemuan tersebut. Terlebih Tiongkok menggunakan HS Code 10 digit sedangkan Indonesia menggunakan HS Code 8 digit sesuai Harmonized System yang digunakan dilingkup ASEAN.

Karenanya, diperlukan kesepakatan atas kodifikasi HS Code yang akan digunakan agar tak menimbulkan masalah.

“Perbedaan HS Code bisa menghambat rencana kebutuhan pertukaran data terkait pesticide import and export registration management release notice,” urai Pamuji.

Hal lain yang juga dibahas ialah perlunya notifikasi melalui SINSW atas penolakan komoditas di negara tujuan. Hal ini untuk menyiasati pengiriman komoditas ke Tiongkok, di mana untuk kelengkapan dokumen barang terkadang sudah selesai, namun pada saat pemeriksaan di lapangan terdapat pencemaran/kontaminasi atas komoditas tersebut, khususnya pada saat pandemi.

“Pihak Tiongkok akan menolak jika pada saat pemeriksaan karton kemasan tersebut terpapar virus Covid-19. Oleh karenanya, fitur notifikasi ini dinilai sangat penting guna mengetahui status dan alasan penolakan,” tutupnya.

Kesepakatan antara BKIPM, Barantan dan LNSW pada pertemuan ini akan menjadi bahan pertemuan dengan CNSW yang akan dilaksanakan pada akhir September 2022.

Editor : Jayanty Nada Shofa (JayantyNada.Shofa@beritasatumedia.com)

Sumber : PR

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com