Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pilkada. Ilustrasi: IST

Pilkada. Ilustrasi: IST

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Investor Daily, Rabu, 1 Juli 2020 | 05:16 WIB

JAKARTA, investor.id - Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) disahkan menjadi undang-undang (UU). Persetujuan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai perwakilan pemerintah. Beberapa anggota Komisi II pun mengikuti langsung rapat, tapi ada juga yang melalui telekonferensi.

“Apakah kita bisa sepakat dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini untukmenjadi undang-undang? Kita bisa setuju, Pak Mendagri, Pak Menkumham?” tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli KurniaTandjung seraya dijawab setuju oleh peserta rapat.

Doli menjelaskan, RUU tentang Perppu Pilkada dalam waktu dekat akan dibawa kerapat paripurna DPR.

“Dengan kita menyetujui, maka Perppu telah kita setujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat I yang selanjutnya akan kita serahkan kepada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI yang akan datang,” ungkap Doli.

Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia
Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia

Sementara itu, Tito mengapresiasi seluruh anggota Komisi II atas kerja sama dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Atas nama pemerintah, kami mengampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap anggota DPR,” demikian Tito yang juga mantan Kapolri.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menggencarkan sosialisasipilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020. Tujuannya agar masyarakat menerima informasi pelaksanaan pilkada sekaligus ikut berpartisipasi

“Sosialisasi sangat penting agar partisipasi pemilih dan keterlibatan masyarakat dalam pilkada dapat berjalan optimal. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) mendorong penyelenggara pemilu menggalakkan sosialisasi pilkada kepada masyarakat pemilih secara masif,” kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Daus, Selasa (30/6).

Sekadar diketahui, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sempat menolak memberikan persetujuan.

“Fraksi Partai Gerindra tidak memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang, dan merekomendasikan Pilkada (2020) dilakukan tahun 2021,” kata Anggota Komisi II Hendrik Lewerissa.

Penolakan Gerindra disebabkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi akan berisiko dan membahayakan masyarakat serta penyelenggara. Selain itu juga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi sebagai sarana menyejahterakan kehidupan rakyat.

Akan tetapi, selang beberapa waktu setelah menyatakan sikap fraksinya, Hendrik menyampaikan interupsi. Hendrik menegaskan fraksinya menyetujui Perppu Pilkada disahkan menjadi UU sekaligus merekomendasikan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. (b1)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN