Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Laporan KPK saat melaporkan kinerja akhir tahun KPK. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Laporan KPK saat melaporkan kinerja akhir tahun KPK. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

KPK Dalami Arahan Khusus Juliari dalam Pengadaan Bansos di Jabodetabek

Senin, 18 Januari 2021 | 06:02 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya arahan khusus dari tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Untuk mendalaminya, KPK pada Jumat (15/1) telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wah yono (AW) sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan- kawan dalam penyidikan ka sus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Ta hun 2020.Diketahui, Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

"Adi Wahyono, PPK pada pro yek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Ma najer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta.

Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

"Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini," ungkap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekan an penyedia bansos untuk wi layah Jabodetabek Tahun 2020.

Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Menteri Sosial ditahan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Ke mensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sida bukke (HS) masing-masing dari pihak swasta.

Juliari diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dari fee pe ngadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Kasus Korupsi Izin Ekspor Benur

Menteri KP Edhy Prabowo terkena OTT KPK. Foto: SP/Joanito De Saojoao
Menteri KP Edhy Prabowo terkena OTT KPK. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga menggunakan uang suap yang diterimanya terkait per izinan ekspor benih bening lobster atau benur untuk berbagai kepentingan pribadinya.

Tak hanya membeli barang mewah di Hawaii, Amerika Serikat, Edhy Prabowo membeli sejumlah mobil untuk diberikan kepada sejumlah pihak. Dugaan pembelian mobil dan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak itu dikonfirmasi tim penyidik saat memeriksa Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur, Jumat (15/1). Mobil-mobil tersebut dibeli dan dibagikan Amiril Mukminin yang juga tersangka kasus ini atas perintah Edhy Prabowo.

"Tersangka EP (Edhy Prabo wo) diperiksa sebagai saksi un tuk tersangka AM (Amiril Muk minin) dan kawan-kawan s ekaligus sebagai tersangka. Di dalami keterangannya terkait dengan adanya dugaan pembelian barang di antaranya beberapa unit mobil oleh tersangka AM atas perintah tersangka EP untuk selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak lain," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri .

Selain memeriksa Edhy Prabowo, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dan tersangka lainnya. Salah satunya, pendiri PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang menyandang status tersang ka pemberi suap kepada Edhy.

Dalam pemeriksaan ini terungkap Suharjito tak hanya menyuap Edhy dan staf khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk memperlancar usahanya sebagai eksportir benur, Suharjito juga diduga memberian uang kepada pihak-pihak tertentu di beberapa wilayah di Indonesia.

"Tersangka SJT (Suharjito ) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP dan kawan-kawan sekaligus sebagai tersangka. Didalami adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu di beberapa wilayah di Indonesia untuk memperlancar usaha sak si sebagai eksportir benur," kata Ali.

Sementara terhadap saksi Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Per ikanan, tim penyidik mencecarnya mengenai awal mula terbitnya Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Aturan yang ditandatangani Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan pada 4 Mei 2020 dan diundangkan sehari kemudian itu menjadi penanda dibukanya keran ekspor benur yang sebelumnya telah di la rang.

Tak hanya soal Peraturan Menteri Nomor 12/2020, penyidik juga mendalami me ngenai pe ran para anggota tim uji tuntas (due diligence) Perizinan Usa ha Perikanan Budidaya Lob ster yang dibentuk oleh Edhy Prabowo.

Tim yang dipimpin oleh dua staf khusus Edhy Prabowo, yakni Andreau Pribadi Misata dan Safri tersebut diduga menjadi perantara suap dari para eksportir benur untuk Edhy. An dreau dan Safri sendiri telah menyandang status tersangka kasus yang sama.

"Slamet Soebjakto (Dirjen Perikanan Budidaya KKP) di periksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito dan kawan-kawan. Didalami pengetahuannya terkait dengan awal mula terbitnya Permen KKP Nomor12 dan peran dari para anggota Tim Due Diligence yang diangkat secara khusus oleh tersangka EP," ung kap Ali.

Selain itu, tim penyidik juga mendalami mengenai proses dan teknis pengecekan dan pe nge masan benur untuk diek spor. Hal ini didalami tim penyidik saat memeriksa Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP, Rina. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN