Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

KPK: Sertifikat ISO Antisuap Tak Jamin Perusahaan Tak Korupsi

Kamis, 16 Juli 2020 | 20:50 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sertifikat sistem manajemen anti-suap ISO 370001 atau panduan pencegahan korupsi (CEK) yang dikeluarkan KPK maupun skor tinggi dalam pengukuran tata kelola perusahaan lainnya bukanlah jaminan sebuah perusahaan tak melakukan korupsi. Bahkan, terdapat BUMN yang meraih skor tinggi dalam penilaian good corporate governance (GCG) justru tersandung kasus korupsi di KPK

"Instrumen mau GCG mau apapun itu dan kami justru belajar dari apa yang sudah ada yang lalu. Kita ingat ada BUMN bersih atau apa itu ada skornya begitu, ternyata beberapa dari yang skornya baik masuk juga KPK misalnya begitu," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam webinar 'Understanding How to Prevent Corruption in New Reality' yang disiarkan Beritasatu TV, Rabu (15/7/2020).

Sertifikat ISO anti-suap dan Panduan Pencegahan Korupsi (Cek) yang diterbitkan KPK dan lainnya merupakan instrumen agar perusahaan tidak melakukan korupsi. Setidaknya, dengan instrumen itu, perusahaan dapat berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terjerembab korupsi.

"Paling tidak sudah dimulai upaya oleh perusahaan sendiri untuk punya sistem manajemen antisuap," katanya.

Namun, Pahala mengakui bisnis yang dijalankan sebuah perusahaan tidak berada di ruang hampa. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan berinteraksi dengan pemerintah dan kompetitor. Meski ada perusahaan yang terbiasa melakukan suap dalam menjalankan bisnisnya, sebagian besar perusahaan yang berurusan dengan KPK  justru sebenarnya tidak ingin melakukan praktik ilegal tersebut.

Terdapat perusahaan yang terpaksa memberikan suap karena tekanan dari pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, serta ada pula perusahaan yang memberikan suap lantaran kompetitornya melakukan praktik tersebut.

Untuk itu, kata Pahala, upaya membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta harus dibarengi dengan pencegahan korupsi di sektor lainnya. Dengan demikian, lingkungan antikorupsi dapat tercipta.

"Bukan salah instrumennya tapi ada faktor lingkungan juga. Ini yang harus kita bentuk," katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Suara Pembaruan

BAGIKAN