Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua KPU Hasyim Ashy

Ketua KPU Hasyim Ashy

KPU: Dukungan Anggaran Jadi Indikator Utama Pemilu 2024 Tepat Waktu

Sabtu, 30 April 2022 | 23:41 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan, dukungan anggaran menjadi indikator utama Pemilu 2024 diselenggarakan tepat waktu. Karena itu, kata Hasyim, perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah dan Pemda memberikan dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sangat relevan dan sesuai aturan.

"Penganggaran dan pencairan anggaran pemilu tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan kegiatan pemilu menjadi salah satu indikator utama penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tepat waktu," ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (30/4/2022).

Hasyim menegaskan, perintah Presiden Jokowi kepada jajarannya dan Pemda untuk memberikan dukungan anggaran APBN dan APBD dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hasyim pun menyebutkan ketentuan pendanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 451 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DKPP bersumber dari APBN.

Sementara ayat (2) dari pasal tersebut berbunyi, dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN. Lalu Pasal 452 UU Pemilu menyebutkan anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Terkait Pilkada, kata rujukan hukumnya adalah Pasal 166 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan, pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ayat (3) dari pasal tersebut berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

"Ketentuan tersebut (dalam UU Pemilu dan UU Pilkada) menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk memerintahkan jajaran menteri kabinet dan pemda untuk memprioritaskan dukungan anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran menteri terkait memastikan kesiapan anggaran dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, pendanaan dari APBN dan APBD akan mendukung KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. (YUS)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN