Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

KPU: Kemenangan Jokowi-Maruf Konstitusional

Kamis, 9 Juli 2020 | 05:49 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan pemenang pasangan calon 01, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945.

Hal ini berarti kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 bersifat konstitusional. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 6A yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

“Kemenangan Jokowi-Amin adalah konstitusional (sesuai konstitusi, Red),” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu (8/7).

Sebagaimana diketahui, Rahmawati dan kawan-kawan menggugat PKPU No 5 Tahun 2019 ke MA tanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memenangkan Rahmawati dan kawan-kawan.

Putusan MA itu baru dipublikasikan tanggal 3 Juli 2020. Sementara tanggal 21 Mei 2019, KPU telah menetapkan Capres terpilih berdasarkan hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Komisioner KPU Hasyim Asyari. Foto: IST
Komisioner KPU Hasyim Asyari. Foto: IST

Ia menjelaskan, mengacu pada Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945, formula pemilihan (electoral formula) Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan tiga hal. Pertama, pemenang ketika mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Artinya pasangan calon (memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional.

Kedua, pemenang ketika mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Artinya, pasangan memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi. Ketiga, pemenang ketika memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Fakta yang terjadi pada Pilpres 2019 adalah dari total suara sah nasional yang mencapai 154 juta, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 55,50% suara (85,6 juta).

Semenara, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno mendapatkan 44,50% (68,6 juta) suara sah nasional. Kemudian, Jokowi-Ma’ruf menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

Sementara, Prabowo-Sandiaga hanya menang di 13 Provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

“Fakta-fakta ini menunjukkan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum yaitu 85.607.362 suara (55,50%). Kemudian, mereka juga mendapatkan suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi,” jelas Hasyim.

Dengan fakta-fakta itu, lanjut Hasyim, putusan MA No 44 tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan pasangan presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019. Apalagi, putusan MA itu adalah pengujian norma dalam PKPU No 5 Tahun 2019.

Peristiwa hukum penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019 dilaksanakan pada 30 Juni 2019, sementara putusan MA deregister 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019.

“Karena Putusan MA adalah pengujian norma PKPU, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hokum yang telah dilaksanakan,” tutup Hasyim.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pierre Suteki mengemukakan putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 28 Oktober 2019dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat menjadi alasan secara hukum untuk membatalkan hasil Pilpres 2019. Alasannya, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pemenang Pilpres didasarkan pada Putusan MK 2019 tentang Sengketa Hasil Pilpres 2019.

“Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Suteki di Jakarta, Rabu (8/7).

Tetap Sah

Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/ HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya. Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat.

“Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma’ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,” kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Yusril mengatakan, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normative bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019. Apalagi, putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019 atau seminggu setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik oleh MPR.

“ Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang,” kata Yusril.

Dikatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengacu kepada Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

“Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi- provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri,” katanya. Dikatakan, kapan berakhirnya Pilpres menjadi tidak jelas, jika Pilpres yang diikuti dua pasangan calon harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah.

Padahal, masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Hal tersebut akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN