Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jubir Penanganan Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Sumber:  youtube

Jubir Penanganan Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Sumber: youtube

Larang Shalat Pakai Masker, Kemkes Serahkan Sanksi ke Pemda Setempat

Selasa, 4 Mei 2021 | 23:14 WIB
Hendro D Situmorang

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyerahkan kepada pemerintah daerah (pemda) terkait sanksi atas kasus warga yang dilarang shalat karena memakai masker di Bekasi.

Publik memang mempertanyakan tidak ada sanksi dan selesai “hanya dengan materai Rp10.000”. Ada desakan meski sudah ada permintaan maaf, proses hukum seharusnya tetap berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

"Untuk sanksi kami serahkan kepada pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, pihak Satgas sudah koordinasi dengan MUI, Dewan Masjid Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, bahkan sudah ada fatwa MUI dan surat Kementerian Agama," ucap Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual pada Selasa (4/5/2021).

Ia meminta pengurus masjid mengikuti pedoman beribadah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. dr Nadia juga menegaskan aturan mengenai beribadah saat bulan Ramadan juga telah dikeluarkan lewat fatwa MUI.

"Kita tahu sudah ada aturan SE 3/2021 dari Kemag dan fatwa MUI. Tentunya ini jadi pedoman kita semua dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini," jelasnya.

Imbas peristiwa pelarangan masker ini, Siti Nadia meminta Satgas Covid-19 tingkat kelurahan melakukan pengawasan. Dia meminta pengawasan dilakukan secara ketat.

Selain itu juga jelas menjelaskan kegiatan yang dilakukan dan menghasilkan adanya klaster tarawih sudah ditutup sementara. Jadi sudah tidak ada lagi ibadah yang dilakukan di lokasi yang menimbulkan klaster Covid-19 terbaru.

Menurutnya adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sudah memberikan hasil yang sangat baik, yakni laju penularan dan kasus konfirmasi positif Covid-19 bisa ditekan. Hal ini harus dipertahankan, apalagi program PPKM mikro sudah diterapkan hingga desa bahkan keluaran.

"Itu berarti sudah pada level paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, artinya bagaimana aparat pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memastikan protokol kesehatan tidak boleh kendor," urai Siti.

Namun ketika terjadi penambahan klaster baru, ada langkah-langkah yang hrus dilakukan segera. Kemkes bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 melakukan komunikasi yang intensif dengan seluruh kepala satgas Covid-19 di Provinsi dan Kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus.

Memastikan berbagai aturan yang sudah ada ditegakkan sesuai dengan protokol, mengambil tindakan-tindakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pemerintah siap mengantisipasi kondisi tersebut.

Selanjutnya, menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga benar-benar siap ketika ada penambahan kasus, dan terakhir memperkuat testing, tracing, isolasi, agar masyarakat yang positif dipisahkan supaya tidak menyebar lebih lanjut dari masyarakat.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN