Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hutan rusak. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Hutan rusak. Foto ilustrasi: beritasatu.com

LSM Minta Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Hutan

Kamis, 25 Juli 2019 | 23:00 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu menjatuhkan vonis kepada tiga petinggi Sinarmas dan empat anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam kasus suap terhadap anggota DPRD Kalteng. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai, kasus itu seharusnya bisa diperluas sampai ke soal pengrusakan hutan.

“Kasus OTT KPK itu hanya menangkap person, padahal dalam kasus itu perusahaannya itu sudah masuk sampai ke kawasan hutan, seharusnya bisa diperluas ke kerugian negara,” tutur Made Ali, Koordinator Jikalahari di Jakarta, Kamis (25/7).

Menurut Made, dari citra satelit seharusnya bisa dihitung berapa tegakan pohon yang hilang dan berapa kerusakan lingkungan yang terjadi. Sinarmas di Kalimantan Tengah diduga sudah masuk ke dalam kawasan hutan yang tidak ada izin pelepasan kawasannya. Artinya, hutan kayu alam yang ditebang itu bisa dihitung kerugian negaranya.

Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta baru-baru ini menjatuhkan vonis 4 dan 5 tahun penjara untuk empat orang anggota DPRD Kalimantan Tengah dalam kasus suap izin sawit. Kasus ini juga melibatkan tiga pejabat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, anak usaha Sinarmas Group, yang pada beberapa bulan lalu, sudah divonis masing-masing satu tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan. 

Anggota DPRD Kalimantan Tengah yang terlibat dalam kasus suap ini adalah Borak Milton, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng; Punding LH Bangkan, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng; dan dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, yaitu Arisavanah dan Edy Rosada. Tak hanya dihukum pidana 4 dan 5 tahun penjara, mereka juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Selain dipenjara, mereka juga mendapat pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokoknya.

Adapun ketiga pejabat dari anak usaha Sinarmas itu adalah Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk Edy Saputra Suradja, Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah Kalimantan Tengah IV Willy Agung Adipradhana, dan Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. 

Proses hukum terhadap ketiga terpidana dari PT SMART Tbk sudah berkekuatan tetap alias inkrah. Mereka sudah dieksekusi ke Lapas Kelas I Tangerang, pada Maret lalu. 

Edy Saputra, Willy Agung, dan Teguh merupakan terpidana suap kepada kedua anggota DPRD senilai Rp240 juta. Uang suap diberikan agar DPRD Kalteng tidak mempersoalkan izin usaha sawit di Kabupaten Seruyan, Kalteng, yang belum dimiliki oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha Sinarmas. Selain itu, ada pun sejumlah izin yang bermasalah, seperti Hak Guna Usaha, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan jaminan pencadangan wilayah; sebab lahan sawit tersebut diduga berada di kawasan hutan.


 

 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN