Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Luncurkan Kartu Prakerja, Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 Triliun

Novy  Lumanauw, Selasa, 12 November 2019 | 19:22 WIB

JAKARTA, Investor.id – Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun bagi 2 juta pemegang Kartu Prakerja yang akan  mengikuti program pendidikan dan  vokasi di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) milik swasta, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencananya, Program Kartu Prakerja akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), pada Januari 2020  mendatang.  

Berdasarkan Perpres,  pemerintah berencana  membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas menyeleksi dan  memantau pelaksanaan Program Kartu Prakerja.  .

“Rencananya akan menggunakan sistem berbasis digital dan berbasis kartu. Sebanyak 500 ribu itu berbasis kartu dan yang 1,5 juta  digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk up-skilling, re-skilling, dan  pelatihan itu sendiri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11).

Ia mengatakan, program pelatihan yang akan diterapkan, yaitu melalui kerja sama  dengan lembaga-lembaga pelatihan,  baik  yang dimiliki swasta, Kementerian/Lembaga, dan BUMN.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah akan mengembangkan sistem supply and  demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan,” katanya.

Disebutkan, Kartu Prakerja, baik yang berbasis kartu maupun digital  selain memberikan  manfaat  many to many, juga  multi to multi.

 “Jadi, manfaatnya berbeda dengan kartu lain yang hanya bersifat satu arah,” katanya.

Disebutkan, apabila  pesertanya banyak,  maka  program pelatihan  juga akan ditingkatkan. Namun, lanjutnya, pemerintah akan  membuat mekanisme tentang tata cara  melakukan tracking dan  memberikan pelatihan kepada para pengajar di  lembaga pelatihan yang terakreditasi. 

“Dengan sistem online,  sebetulnya kita juga mencoba menyusun program berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil,  kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah  menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka. Jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” katanya.

Komite Cipta Lapangan Kerja

Menko Perekonomian  Airlangga Hartarto mengatakan,  dalam  waktu dekat akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas  menyeleksi dan memantau pelaksanaan Kartu Prakerja.

Kebijakan itu ditempuh  berdasarkan pertimbangan bahwa pengimplementasian program ini bersifat  lintas K/L. “Bapak  Presiden meminta  agar  koordinasi program ini berada di bawah Kemenko Perekonomian,” katanya.

Perpres terkait  pelaksanaan program ini akan menetapkan  kriteria penerima manfaat. Disebutkan,  penerima manfaat Kartu Prakerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan yaitu  warga masyarakat berusia di atas  18 tahun dan  yang sedang tidak bersekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan.  Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga  titik pelatihan berlokasi di seluruh Indonesia, yaitu di semua Balai Latihan Kerja (BLK) dan  pusat pelatihan milik swasta.

“Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi 6%,  maka akan  tercipta lapangan kerja antara 2,5-3 juta.  Nah,  itu kalau  berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Lainnya  adalah  safety net,” kata Airlangga.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA