Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah petugas melakukan simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Sejumlah petugas melakukan simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Mahfud MD: Pilkada Tidak Ditunda

Rabu, 23 September 2020 | 06:00 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda. Pilkada tetap dilanjutkan dengan waktu pemungutan suara tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

“Presiden telah mendengarkan dan memertimbangkan pendapat dan unsur-unsur dari masyarakat ya. Semuanya didengar, ada yang ingin menunda, ada yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengarkan Presiden,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pelaksanaan Pilkada di Jakarta, Selasa (22/9).

Rakor dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu Abhan, para Sekjen Partai Politik serta para instansi terkait. Mahfud menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin kemarin.

Komisi II DPR dan para penyelenggara Pilkada juga sepakat bahwa Pilkada tetap sesuai jadwal. “Jadi pembicaraannya sudah mendalam semua sudah didengar,” ujar Mahfud.

Mahfud MD. Foto: IST
Mahfud MD. Foto: IST

Dia menyebut alasan pemerintah mengenai Pilkada tetap dilakukan. Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang atau di dalam berbagai peraturan perundang- undangan.

Kedua, jika Pilkada ditunda misalnya sampai selesainya bencana Covid-19, maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 akan berakhir.

“Di negara-negara yang serangan Covid-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, Pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai Negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda,” jelas Mahfud.

Ketiga, pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya Pelaksana Tugas (Plt) di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu yang bersamaan. Alasannya, Plt tidak boleh mengambil kebijakan kebijakan yang strategis.

Sedangkan situasi sekarang di dalam Covid-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana, memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Karena itu, kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan ketika di 270 daerah dilakukan Plt tanpa batas waktu yang jelas.

Keempat , pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember sesungguhnya sudah ditunda dari jadwal semula 23 September. Artinya, sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan finalisasi peraturan KPU untuk membatasi atau meniadakan kegiatan yang potensial melibatkan massa demi mencegah penularan Covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tahapan pemilihan kepala daerah yang berpotensi melibatkan massa yakni penetapan pasangan calon kepala daerah dan pengundian nomor urut pada tanggal 23—24 September 2020.

“KPU sedang finalisasi draf revisi PKPU tentang Penyelenggaraan Pilkada Situasi Covid-19, yang pada prinsipnya membatasi dan meniadakan kegiatan yang potensial melibatkan massa dalam jumlah banyak dan potensial penyebaran Covid-19,” kata Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, Selasa (22/9).

Pengumuman Paslon

Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: IST
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: IST

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pengumuman Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang lolos maju pada Pilkada Serentak 2020 dilakukan melalui situs KPU. Hal itu untuk mencegah kerumunan atau pengerahan massa pada saat penetapan calon yang dilakukan tanggal 23 September besok.

“Akan diumumkan melalui website dan ditempelkan di papan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing,” kata Mahfud .

Mahfud menyebut pada Rabu (23/9), KPUD di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada akan menggelar rapat tertutup. Setelah itu dilanjutkan pengumuman calon yang lolos. Pada hari berikutnya, akan dilanjutkan pengambilan nomor urut.Namun prosesnya dilakukan secara online atau virtual.

“KPU hanya akan mengundang Paslon yang memenuhi syarat serta ketua tim pemenangannya atau orang lain yang ditentukan,” jelas Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menyebut pemilih rentan akan diberi prioritas untuk mendapat keamanan dari bahaya penularan Covid-19 pada pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti. Caranya dengan pembuatan tempat pemilihan suara (TPS) keliling. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN