Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mahfud MD.

Mahfud MD.

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI

Kamis, 1 Oktober 2020 | 05:00 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tak melarang pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI.

Mahfud mengatakan, pemerintah hanya melarang kerumunan pada saat nonton bareng (Nobar) film tersebut.

“Ya, jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film, pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak, saya sudah mengatakan pemutaran film itu boleh tidak ada yang melarang, tapi juga tidak mewajibkan,” kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima, di Jakarta, Selasa malam (29/9).

Menurut dia, pemerintah melarang bila penayangannya menimbulkan kerumunan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang,” tuturnya. Mantan Ketua Mahkamah K o n s t i t u s i i n i m e n a m - bahkan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie pernah menyebut penghentian penayangan film tersebut menjadi sebuah keharusan.

Mahfud MD. Foto: IST
Mahfud MD. Foto: IST

Namun saat ini, kata dia, masyarakat tetap bisa saja menonton film tersebut atas kehendak dirinya sendiri.

“Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri, maka itu dibolehkan,” kata Mahfud.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai penayangan film documenter G30S/PKI yang dibuat di masa Orde Baru, masih diperlukan hingga saat ini.

Menurutnya, kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/ MPRS/1966 masih belum dicabut. TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan, tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Sebab, masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI. “Penayangan film documenter G30S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI,” kata Tamliha dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Menurutnya, film tersebut merupakan film documenter yang dibuat berdasarkan saksi peristiwa. Seperti kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said.

“Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi,” imbuhnya.

Survei SMRC

Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan sebanyak 14 persen dari total populasi Indonesia setuju bahwa saat ini terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak terlalu banyak dan tetap dari waktu ke waktu,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam webinar dan rilis survei SMRC mengenai “Penilaian Publik Terhadap Isu Kebangkitan PKI”, di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut dia, berdasarkan hasil survei hanya 36% yang tahu pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air. Sedangkan 64% mengaku tidak tahu atau tidak pernah mendengar isu tersebut

“Dari yang tahu, sekitar 38,7% (14% dari populasi) setuju dengan pendapat tersebut, 60,6% (22% dari populasi) tidak setuju dengan kebangkitan PKI,” ujar Sirojudin.

Menurut dia, tren warga yang setuju saat ini terjadi kebangkitan PKI berada di angka 10-16%. Tren itu dilihat dari Juni 2016-September 2020. Tren tertinggi pada Mei 2018, terendah di bulan November 2016 dan Maret 2020 sekitar 10%.

“Secara umum memang kita melihat warga Indonesia yang setuju dengan pendapat Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari 2016 kisarannya 10-16%,” kata Sirojudin.

Sementara saat ini di bulan September 2020, warga yang setuju sedang terjadi kebangkitan PKI itu di kisaran 14%.

Dari 14% populasi Indonesia, menurut Sirojudin, 79% mengatakan kebangkitan PKI sudah cukup serius mengancam bagi negara.

“Artinya 79% dari 14% populasi (atau 11% nya) setuju kebangkitan PKI menjadi ancaman. Dari 11% itu, sekitar 69% menyatakan pemerintah tidak tegas atas ancaman kebangkitan PKI tersebut,” katanya pula.

Survei SMRC dilaksanakan 23-26 September 2020 untuk melihat secara khusus bagaimana warga melihat perdebatan public tentang isu kebangkitan PKI, dan seberapa banyak yang tahu tentang isu tersebut serta seberapa banyak yang setuju dengan isu ini. Survei dilakukan kepada 1.203 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan wawancara melalui telepon. Margin of error_ sur vei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN