Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV

Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV

Mahfud: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dapat Cegah Korupsi

Rabu, 28 Oktober 2020 | 06:40 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat mencegah praktik korupsi. SPBE pun menjadikan pelayanan publik semakin efektif.

“SPBE dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Mahfud di kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Selasa (27/10).

Pada kesempatan itu, Mahfud meresmikan Aplikasi Umum SPBE Bidang Kearsipan Dinamis dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. “Dengan penerapan SPBE akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ujar Mahfud.

Mahfud menyatakan penggunaan TIK sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam birokrasi di Indonesia. Namun, implementasi TIK masih bersifat suka-suka. Diungkapkan,saat ini terdapat 2.700 pusat data pada 63 instansi pusat dan daerah.

Anggaran pengelolaan pusat data itu sekitar Rp 8,1 triliun per tahun. Lebih lanjut dikatakan, Indonesia juga mempunyai 27.400 database multi platform dan standar yang tidak terintegrasi dengan potensi biaya Rp 15 triliun per tahun.

Mahfud mengapresiasi SPBE yang dibuat Kementerian PAN dan RB. Mahfud pun memuji Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo.

“Selamat. Artinya Saudara paham ke depan tidak boleh main-main,harus cepat. Lebih cepat kesiapan pelayanan daripada orang yang minta dilayani,” ujar Mahfud.

Mahfud kembali menegaskan SPBE sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Kita harus bikin sistem kearsipan dan sistem aplikasi yangbisa lebih mudah,” kata Mahfud.

Tjahjo Kumolo. Foto: IST
Tjahjo Kumolo. Foto: IST

Sementara itu, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparatur sipil Negara (ASN) meningkatkan profesionalisme. Selain itu, ASN juga diwajibkan menerapkan e-government.

“Arahan Bapak Presiden, profesionalisme ASN dapat ditingkatkan. Terapkan e-government,” kata Tjahjo di kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Tjahjo, keberadaan aplikasi umum SPBE Bidang Kearsipan Dinamis dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik lebih memudahkan pemantauan terhadap kinerja ASN.

“Sebagai contoh kecil, saya bisa mendeteksi dari ponsel, staf saya besok libur panjang itu ada di mana. Di kota mana atau di rumah saja. Ini bagian dari reformasi birokrasi visi misi Bapak Presiden bahwa kuncinya mempercepat pemberian izin dan mempercepat melayani masyarakat,” ujar Tjahjo. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN