Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menata Jakarta Lebih Mudah Jadi Presiden Daripada Gubernur

Selasa, 22 April 2014 | 18:14 WIB
Oleh Lenny Tristia Tambun

JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai seorang presiden akan lebih mudah melakukan penataaan Kota Jakarta, daripada seorang Gubernur DKI.

“Kalau mau menata Jakarta, lebih gampang saat jadi Presiden daripada saat jadi Gubernur DKI Jakarta,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (22/4).

Sebab, banyak sekali persoalan dalam penataan Kota Jakarta melibatkan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, akan lebih mudah bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) atau dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Kalau ada oknum aparat, semua aparat di bawah presiden. Jadi kalau mau total, memang lebih gampang jadi presiden dibandingkan menjadi gubernur,” ujarnya.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah terjadinya kekacauan pemahaman dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut mengamanatkan lurah dan camat bukan lagi sebagai kepala pemerintahan sebuah wilayah, melainkan menjadi unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Tetapi praktiknya, lanjut Ahok, lurah dan camat seolah-olah tetap menjadi kepala pemerintahan. Padahal konsep tugas mereka sebenarnya adalah hanya sebagai manajer seperti di kompleks perumahan.

“Ini yang harus kita ubah. Lurah dan camat sudah tidak bisa ngawasin taman dan yang lainnya. Hanya kepala seksi dan dipegang oleh suku dinas (sudin). Akhirnya, lurah dan camat bingung. Mau buang sampah saja, masih nyogok oknum supit kok. bagaimana kawasannya mau bersih,” jelasnya.

Permasalahan lain juga ditemukan dalam pelaksanaan tugas personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Personel Satpol PP yang ada di tingkat Provinsi tidak bisa mengendalikan orang.

Belum lagi ada PNS yang tidak mau patuh terhadap kebijakan yang diambil oleh Jokowi dan Ahok. Bahkan mantan Bupati Belitung Timur ini memprediksi sudah ada 50% lebih PNS yang mau turut terhadap setiap kebijakan yang diambil Jokowi dan dirinya.

“Ini yang mau kita ubah. Makanya saya bilang dalam dua hingga tiga bulan ini, setelah 1,5 tahun saya dan Gubernur mempelajari, ada PNS DKI lebih dari 50% yang mau nurut. Kalau dia mau nurut kenapa kita takut. Kita tantang saja. Kalau yang mau ikut kami untuk reformasi besar-besaran ini, silakan ikut. Kalau tidak mau ikut silakan keluar,” terangnya. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN