Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mencegah Proyek DAS Kian Terlibas

Rabu, 30 Januari 2019 | 09:09 WIB
Oleh Tasroh

Di tengah musim penghujan yang sudah banyak mendatangkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, hingga meluapnya air di mana-mana, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia justru memprihatinkan. Berdasarkan laporan Kementrian PUPR, sedikitnya 14 ribu DAS dalam keadaan rusak. Namun, tahun ini proyek DAS juga “hanya” mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan sebesar Rp 1,4 triliun dari kebutuhan riil sebesar Rp 10 triliun.

Atas dasar hal tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan bahwa proyek DAS besar hampir semuanya masuk skala prioritas untuk diperbaiki di tahun 2019. Hal ini mengingat selama puluhan tahun dari rezim ke rezim proyek DAS masih dipandang sebelah mata.

Bukan hanya selalu “dianaktirikan’ dari postur alokasi APBN/D tetapi juga kurang dipandang penting oleh para pengguna anggaran di berbagai level birokrasi. Padahal nilai strategis proyek DAS justru amat mendesak dijalankan. Jika dibiarkan kondisinya akan semakin parah.

Dampaknya, ancaman bencana hidrometeorologi (seperti banjir dan tanah longsor) semakin meluas. Degradasi DAS akan memperparah fungsi sebagai kawasan tangkapan air yang berperan untuk menjaga kelangsungan kebutuhan air bagi masyarakat di sekitarnya. Kerusakan DAS menuntut perbaikan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Sumedi memaparkan kerusakan DAS itu dalam Global Youth Summit (GYS) di SMA Taruna Nusantara. DAS rusak itu menjadi cerminan tingkat kebutuhan untuk pembangunan dan menjaga kelestarian alam mengalami persaingan.

Bisa dikatakan kini persaingan lebih tinggi untuk kebutuhan pembangunan dibandingkan dengan menjaga kelestarian alam. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tahun lalu pernah menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.000 DAS, dan sedikitnya 2.145 DAS perlu dipulihkan. Sedikitnya 14 ribu DAS rusak karena dipenuhi lumpur, sedimentasi, dan sampah.

Ribuan sungai terkesan dibiarkan ‘liar’ nyaris tanpa perawatan dan perbaikan salurannya sehingga harus segera dipulihkan sebelum jadi ‘predator’ bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemulihan bisa jadi menuntut prioritas yang tidak bisa ditawar lagi bila tak ingin berdampak luas bagi kehidupan dan lingkungan.

Tidak ada batasan waktu perbaikan karena kondisi DAS menuntut setiap saat ada keseimbangan. Maka wajar apabila ketika musim penghujan datang, banjir, hingga longsor jadi menu musiman.

Para pengguna anggaran dan perencana proyek infrastruktur juga alpa memperhatian proyek DAS. Yang dibangun-perbaiki lebih kepada proyek infrastruktur jalan atau jembatan. Bahkan ketika jalanjalan dan jembatan dibangun dan diperbaiki hampir setiap tahun anggaran, proyek DAS, berdasarkan riset LPM UGM (2018) hanya 5 tahun sekali. Tak heran bila ketika banjir, endapan lumpur dan sampah memenuhi sungai-sungai.

Dua Kekeliruan Desain

Secara umum sebagaimana disebutkan pakar infastruktur ITB, Edy Anto Soentoro (2018) dalam Proyek Infrastruktur Terintegrasi, kesalahan desain infrastrukruktur di Indonesia umumnya terdiri atas dua, yakni pertama, tidak terbiasa menjadikan DAS sebagai bagian integral dengan proyek infrastruktur jalan dan jembatan untuk lalu lintas manusia dan aneka kendaraan.

Sementara ‘lalu lintas air’ seperti drainase, apalagi DAS, nyaris dianggap tanpa makna. Hal ini terlihat dalam review Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) bahwa dari 581 jenis proyek infrastruktur (baik bersumber APBN atau APBD) senilai Rp 242 triliun selama tiga tahun terakhir, hanya 40% proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang ‘komplet’, yakni tidak hanya membangun- perbaiki jalan-jalan raya dan jembatan, tetapi juga lengkap dengan pembangunan-perbaikan saluran air/drainase hingga DAS.

Kedua, pembangunan-perbaikan infrastruktur dilakukan oleh beberapa kementerian/instansi pemerintah tanpa komunikasi dan koordinasi. Seperti biasanya, dengan alas an otonomi daerah dan kewenangan masing-masing, tiap kementerian dan instansi pemerintah sering terkesan ‘mengembangkan proyek masing-masing’, sehingga tidak hanya tumpang tindih, tetapi juga sering ‘bertabrakan’.

Misalnya, Kementerian PUPR dengan proyek infrastruktur beserta Kementrian LHK, serta pemerintah daerah, masing-masing ‘atas nama tugas pokoknya’ membangun-memperbaiki proyek DAS dengan selera desain masing-masing. Apalagi untuk dan atas nama ‘otonomi daerah’, banyak proyek infrastrukur dan DAS seolah tanpa koordinasi sehingga berpotensi anggaran ganda atau bahkan banyak DAS yang dibiarkan ‘merana’ karena belum terbangun titik temu siapa yang memegang kendali tindak lanjut proyek DAS tersebut.

Hal seperti itu terjadi di Provinsi Riau beberapa waktu lalu, di mana masing-masing instansi tidak mengomunikasikan proyek infrastrukturnya hingga banyak proyek di daerah yang diklaim berbeda-beda. Ada proyek yang berulang kali diperbaiki tetapi justru sebaliknya ada proyek infrastruktur yang ‘kapiran’ alias tidak ada yang mau mengerjakan. Kebiasaan disconnected lintas proyek infrastruktur demikian sudah saatnya diakhiri.

Lantaran, akibatnya fatal. Tidak hanya berpotensi anggaran ganda, tetapi juga tidak terintegrasinya proyek infrastruktur itu sendiri sehingga berpotensi merusak alam dan lingkungan. Anehnya, kondisi dan kebiasaan demikian masih dibiarkan berjalan, sehingga jalan-jalan umum dan jembatan di musim kemarau itu berubah menjadi ‘sungai’ ketika datang musim penghujan.

Hal ini lebih karena air yang meluap dibiarkan tanpa drainase di kanan–kiri jalan hingga ke DAS. Padahal, jalur air yang salah atau ketidakcukupan drainase dan DAS dalam menampung luapan air, tak hanya mengundang banjir, longsor dan ambles, tetapi juga merusak lingkungan secara keseluruhan.

Beberapa riset membuktikan, percuma jalan-jalan dan jembatan dicor ala jalan tol atau diaspal berulang kali hingga menghabiskan triliunan rupiah jika ‘jalur air’ (drainase dan DAS) tidak bersama-sama dibangundiperbaiki secara layak/memadai, dipastikan hanya akan mempercepat perusakan dan penghancuran jalan dan jembatan tersebut.

Di sisi lain, ketika tingkat kebutuhan hidup manusia akan kendaraan terus naik sementara kelestarian alam terus turun, fungsi DAS akan semakin tergerus-terlindas. Untuk alasan inilah, pemerintah harus konsisten dan teguh dengan ketentuan proyek DAS. Yakni bahwa sesuai Permen Kehutanan 42 Tahun 2009 tentang Pengelolaan DAS Terpadu, DAS merupakan wilayah daratan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau muara secara alami.

Sementara PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bahw sungai adalah jaringan pengaliran air dari hulu sampai muara yang dibatasi oleh garis sempadan. Jadi, DAS dan sungai memiliki makna berbeda meski fungsi hampir sama. Kerusakan DAS lebih disebabkan perubahan atau alih fungsi lahan.

Adanya pertambahan penduduk dan pertumbuhan permukiman pada akhirnya menggeser lahan tangkapan air menjadi bangunan dan industri. Bila perubahan itu tak diimbangi dengan pembuatan daerah tangkapan air seperti danau buatan, kerusakan DAS akan semakin parah.

Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama lintas wilayah, provinsi, kabupaten/ kota untuk bersama-sama memperbaiki kerusakan. Menjaga kelestarian alam bukan semata tugas kementerian. Kementerian Kehutanan dan LK pada tahun ini memprioritaskan 70% energi sumber daya untuk perbaikan DAS. Namun, itu saja tidak cukup, perlu dukungan dari masyarakat luas.

Kegiatan GYS yang diikuti pelajar SMP dan SMA dan para pemuda dari berbagai negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Australia itu menjadi bagian mendorong generasi milenial semakin peduli menjaga kelestarian alam serta berpartisipasi aktif menjaga dan mengawal proyek DAS. Hal mana lantaran urusan DAS dan lingkungan tak hanya menjadi isu lokal atau nasional, tetapi menjadi masalah global lintas negara yang memerlukan cawe-cawe generasi pemimpin bangsa.

Jangan sampai hiruk-pikuk proyek infrastruktur yang kini sedang digenjot pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali rusak sebelum waktu teknisnya karena kelengahan desain dan pelaksana proyek infrastruktur belum mengintegrasikannya dengan proyek drainase dan DAS. Karenanya, pemerintah pusat dan daerah per secara bersama mencegah proyek DAS tak kembali terlindas di tahun anggaran baru 2019.

Tasroh, ASN/Tim Pengembangan Proyek Infrastruktur Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN