Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mendagri Tito Karnavian. Sumber: BSTV

Mendagri Tito Karnavian. Sumber: BSTV

MASA TENANG PILKADA SERENTAK 2020,

Mendagri Ajak Pemda Masifkan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Minggu, 6 Desember 2020 | 19:49 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak jajaran pemerintah daerah (Pemda) mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memasifkan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan Covid-19  kepada calon pemilih saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Untuk provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, dalam sisa waktu 3 hari sebelum hari H, agar lebih masif dan giat lagi mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 dapat ditekan,” kata Mendagri seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (6/12/2020).

Ia mengatakan, masa tenang ini harus mendapat perhatian khusus semua pihak, baik oleh penyelenggara pilkada di tingkat pusat sampai daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama Forkompimda, aparat keamanan seperti TNI dan Polri, partai politik, pasangan calon, dan masyarakat pemilih.

Disebutkan, masa tenang ini adalah kesempatan akhir untuk berkonsolidasi memastikan pemungutan suara berjalan  aman dan sehat.

“Untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan sehat, semua pihak harus benar-benar serius, konsisten, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan mematuhi 3M + 1, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan,”  kata Mendagri

Sejauh ini,  KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, bersama-sama dengan Kemendagri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, terus menyosialisasikan pesan-pesan Pilkada yang menerapkan protokol kesehatan, melalui iklan layanan masyarakat di media arus utama – TV, radio, cetak, daring, dan  media sosial.

Selain itu, di bawah koordinasi  Menko Polhukam, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan Pilkada berbasis harian, mingguan, dan bulanan sampai dengan hari akhir penyelenggaraan kampanye.

Secara khusus, Mendagri juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menerapkan protokol kesehatan selama berkampanye.

“Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, berdasarkan laporan dari lapangan, baik dari pemda, aparat keamanan maupun dari Bawaslu dan KPU, pelaksanaan kampanye selama 71 hari  berjalan dengan cukup baik,” ujarnya.

Bawaslu. Foto: ID/Gora Kunjana
Bawaslu. Foto: ID/Gora Kunjana

Hingga hari ke-71,  terdapat 1.520 kasus pelanggaran kampanye atau sebesar 2,2% dari 75 ribu pelaksanaan kegiatan kampanye. Namun, pelanggaran yang terjadi masih dalam skala kecil dan tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Sejumlah pelanggaran juga telah ditindaklanjuti.

Mendagri juga menyampaikan pesannya agar masa tenang ini dapat berjalan sesuai aturan dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun tahapan kampanye sudah selesai, namun aturan-aturan tahapan pilkada masih tetap berjalan.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan pada tahap pelaksanaan pemungutan suara harus diatur sedemikian rupa, supaya aman dari Covid-19.

“Mulai  pada H-3 jelang pelaksanaan pencoblosan surat suara ini, harus dipastikan seluruh persiapan telah lebih baik dan rampung. Seluruh bahan, alat, dan kebutuhan sudah harus siap. Demikian pula halnya dengan semua elemen yang terlibat dan bertugas dalam perhelatan pilkada juga sudah harus siap menempatkan diri di posisinya masing-masing”, tegasnya

Kepada pemilih, lanjut Mendagri, juga harus diberitahukan bahwa mereka yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak boleh berkumpul di TPS atau harus langsung pulang.

“Yang ada hanya saksi-saksi, baik saksi pasangan calon dan saksi dari partai, sehingga transparansi tetap terjamin. Petugas TPS pun harus mendokumentasi setiap proses, saksi juga boleh mendokumentasi, merekam, tapi masyarakat  yang lain harus kembali supaya tidak terjadi kerumunan,” kata Mendagri

Mendagri  juga mengimbau dan berharap agar proses pemungutan suara didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

“Gunakan hak pilih Anda, jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti, dengan tetap menaati protokol kesehatan. Jadilah pemilih yang cerdas karena suara Anda akan ikut menentukan kemajuan daerah Anda lima tahun mendatang,” katanya.
 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN