Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian saat menandatangani SKB Netralitas ASN jelang pemilu

Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian saat menandatangani SKB Netralitas ASN jelang pemilu

Mendagri: Situasi Politik Boleh Panas Jelang Pemilu, ASN Harus Tetap Profesional

Kamis, 22 September 2022 | 12:58 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian berpesan meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap profesional meskipun nantinya situasi politik selama tahapan Pemilu Serentak 2024 memanas.

Profesionalitas ASN, kata Tito bakal menjamin keberlangsungan jalannya pemerintahan termasuk termasuk agenda Pemilu dan Pemilukada 2024. "Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” ujar Tito saat memberikan sambutan di acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Teken SKB Netralitas, ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Tito memahami bahwa situasi politik bisa saja memanas. Namun, kata dia, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilukada. Meskipun sejatinya ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” imbuh Tito.

Baca juga: Moeldoko Berikan Empat Pedoman Hidup di ASN Fest 2022

Apalagi, kata Tito, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menegaskan soal netralitas ASN dalam politik termasuk pada saat Pemilu. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. "Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis," pungkas Tito.

Baca juga: Singgung Soal Pemilu 2024 dengan Surya Paloh, Puan: Ini Bukan Pertemuan Terakhir

Selain Menteri Tito, SKB ini ditandatangani juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com