Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: SP/Ruht Semiono

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: SP/Ruht Semiono

Mendikbud Siapkan Aplikasi Pendidikan Terpadu

Sabtu, 4 Juli 2020 | 05:18 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyiapkan aplikasi pendidikan terpadu.

Melalui aplikasi itu, kepala sekolah bisa melakukan pembelanjaan anggaran, dengan pelaporan yang bersifat otomatis.

“Melalui aplikasi ini, kepala sekolah bisa percaya diri karena dapat membelanjakan danaBOS secara aman dan sesuaiaturan. Birokrasi dan pelaporan harus transparan dan simple disini peran teknologi berperan penting,” kata Nadiem saat acara Diskusi Apa Adanya Bersama Nadiem Makarim di Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (3/7).

Acara ini dipandu Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya Laksamana Yudha.

Nadiem menambahkan, aplikasi terpadu atau super app untuk sistem pendidikan ini akan memudakan dan mengotomasi berbagai macam fungsi kepala sekolah sehingga kepala sekolah memiliki waktu dan kepercayaan diri untuk benar- benar memikirkan kualitas pendidikan, bukan hanya sibuk terbenai birokrasi dan administrasi.

Dia menjelaskan melalui aplikasi itu maka semua hal terkait pendidikan akan terintegrasi. Aplikasi ini dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah dan pemerintah.

Lebih lanjut dia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat sistem pembelajaran terpaksa dilakukan jarak jauh.

“Ini kita terpaksa, saya klarifikasi banyak yang kritik pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak optimal. Saya jelaskan lagi bahwa saya bukannya mau melakukan ini tetapi terpaksa karena mendingan masih ada pembelajaran daripada tidak ada sama sekali, kalau kita tidak perduli,” katanya.

PJJ, kata dia, tidak mungkin  optimal apalagi untuk anak-anakyang usianya muda.

“Semakin muda siswa semakin sulit pembelajaran jarak jauh bukan karena faktor teknologi tidak tersedia atau internet, tapi anak semakin muda usianya butuh interaksi face to face untuk mencapai engagment level yang tinggi. Semakin muda usianya semakin rentan, semakin jauh daerahnya semakin rentan atau daerah terluar. Ini situasi yang tidak optimal,” tegasnya.

PJJ yang sukses, lanjut dia, harus mendapat dukungan dari orang tua. Kalau mindset orang tua siswa bahwa mereka merasa menjadi bagian penting dari sekolah untuk mendukung program ini maka PJJ sukses.

Namun, kalau PJJ berjalan tanpa dukungan orang tua maka hasinya tidak akan optimal. Selama pandemi, pihaknya melakukan berbagai kebijakanpenting diantaranya Ujian Nasional (UN) ditiadakan, dan tidak ada tekanan bagi pengajarmaupun sekolah untuk menyelesaikankurikulum secara serentak sehingga guru dapat fokus ke arah kebojakan yang fundamental.

“Yang terpenting, kita mengupayakan setiap sekolah dan siswa itu belajar dan lebih baik, dan covid-19 itu mengakselerasi penyederhanaan sistem. Adopsi teknologi lebih cepat dengan pandemi meski banyak yang kesulitan yang dihadapi guru, selain itu krisis juga mengungkap beberapa kelemahan kita,” ungkapnya.

Beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan yang muncul selama pandemi Covid-19 ini, diantaranya, pertama, kesenjangan antara daerah tertinggal dengan perkotaan dilihat dari akses internet, ketersediaan lis trik, guruguru yang ‘melek’ tek nologi ini terlihat sekali ke senjangannya dalam pembelajaran jarak jauh.

Untuk menutup kesenjangan ini penting, membutuhkan kerja sama lintas kementerian, pemerintahan dan swasta.

Kedua, teknologi ini ada batasnya di bidang pendidikan, terutama untuk pembelajaran bermutu khususnya untuk anakanak yang usianya lebih muda.

“Walaupun daerah-daerah yang punya adopsi teknologi yang baik tetapi tidak bisa mensubtitusi guru yang baik daninteraksi pertemuan tatap muka. Pembelajaran jarak jauh itu ujung-ujungnya kualitas guru dan bagaimana sistem kita mencetak dak melatih guru tidak hanya memiliki kompetensi tapi juga cinta pada anak,” jelasnya.

Ketiga, kekakuan kurikulum, padahal kurikulum bukan hanya modul tapi guide line buat guru.

“Karena itu, kurikulum harus disederhanakan . Kalau kita ikuti kekakuan maka ketertinggalan tidak terkejar. Filsafat merdeka belajar itu penyederhanaan kurikulum, dan memberikan kebebasan pada guru untuk mengajar di level yang mana agar sesuai dengan level kompetensi muridnya,” ujarnya.

Bantu Mahasiwa

Nadiem Makarim. Foto: id.wikipedia
Nadiem Makarim. Foto: id.wikipedia

Kemendikbud membantu mahasiswa yang kesulitan dalam melanjutkan pendidikan akibat pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020.

“Bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19 dapat mengajukan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT kepada perguruan tinggi. Kemendikbud mengapresiasi kesepakatan Majelis Rektor PTN yang telah bergerak bersama, bergotong royong meringankan beban adik-adik mahasiswa,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam keterangan tertulisnya.

Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi.

Selain itu, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

Kemudian, mahasiswa di masa akhir kuliah dapat membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil kurang sama dengan enam SKS. Hal itu berlaku bagi semester sembilan bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S-1, D-4) dan semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D-3).

“Ini merupakan bukti bahwa kita mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19 ini. Kerangka regulasi ini kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untukmembantu mahasiswanya yang terdampak,” tutur Nadiem.

Kemendikbud juga memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410.000 mahasiswa 3, 5 dan 7 kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN