Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu : Redenominasi Rencana Jangka Menengah, Saat ini Fokus Covid-19

Jumat, 10 Juli 2020 | 14:58 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, rencana redenominasi nilai tukar merupakan rencana jangka menengah.  Kemudian dalam implementasinya juga masih membutuhkan persiapan.

Ia mengatakan bahwa, Kementerian Keuangan akan terus berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk memberikan update  rencana kebijakan Jangka Menengah.

“Jadi saya juga paham kenapa Anda semua heboh, Anda semua melihatnya hari ini sama seperti itu. Tapi kan kita juga tetep kasih perencanaan. Kan kita harus selalu mengupdate kepada DPR untuk menyampaikan apa-apa yang disebut perencanaan legislasi dari jangka menengahnya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7).

Sri Mulyani menjelaskan, rencana redenominasi mata uang sebenarnya selalu masuk dalam Prolegnas, sesuai dengan permintaan dari Bank Indonesia.  Kendati begitu, ia menegaskan bahwa saat ini fokus pemerintah pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terlebih dahulu.

"Itu selalu di dalam Prolegnas selama ini seperti yang dimintakan oleh BI ada. Jadi sekarang kita covid dulu lah. Itu kan jangka menengah," katanya.

Kementerian Keuangan memutuskan untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Redenominasi  dalam rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi ini kemudian tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.

Dalam PMK disebutkan ada urgensi dalam penyusunan RUU Redenominasi adalah untuk peningkatan efisiensi perekonomian, salah satunya melalui waktu transaksi yang lebih cepat.

"Urgensi pembentukan (RUU Redenominasi) menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya resiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah," ujar beleild tersebut.

Urgensi lainnya dalam pelaksanaan redenominasi juga dapat menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena jumlah digit rupiah yang lebih sedikit.

Sebagai informasi, redenominasi adalah proses penyederhanaan penyebutan mata uang rupiah. Dalam kajian Bank Indonesia dijelaskan bahwa, redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan redenominasi harus dicarikan timing yang tepat, dengan mempertimbangkan kondisi market, ekonomi dan sosialisasi yang masif di masyarakat. Sebab jika dilaksanakan tanpa dilakukan sosialisasi yang masif dan waktu yang tepat maka dapat menimbulkan shock pada perekonomian.

“Masalah timing, dan redenominasi mata uang harus disesuaikan dengan timing. Jangan sampai  saat pasar dan ekonomi volatile, kemudian  pemerintah memberlakukan redenominasi dan itu bisa berikan shock buat masyarakat”tuturnya.

Ia mengatakan bahwa, redenominasi bukanlah pemotongan mata uang, tetapi penyederhanaan digit misalnya Rp 10.000 menjadi Rp 10. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi di masyarakat agar tidak terjadi kesalahan persepsi.

 “Ada persepsi sebagian orang, redenominasi pemotongan uang. Jika tidak dipahami dan sosialisasi yang baik bisa jadi kurang bagus penerapan redenominasi ini”jelasnya.

Bahkan ia mengatakan, penerapan redenominasi membutuhkan waktu yang panjang,  setidaknya pada 2-3 tahun mendatang untuk sosialisasi dan menjaga stabilitas makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. 

Ia menyarankan pemerintah saat ini mesti lebih fokus untuk mendorong perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian.  Tak hanya itu sisi akuntansi juga harus dipersiapkan dan dikondisikan, sebab tak ingin seperti kejadian di Negara Turki yang melakukan redenominasi tanpa persiapan matang.

“Karena sistem akuntansi belum di kondisikan redenominasi, sosialisasi belum maksimal dan ini bisa jadi timbulkan inflasi. Contohnya  kejadian di Turki saat itu, dalam kondisi timing kondisi tidak bagus, ekonomi nya kurang stabil dan inflasi relatif cenderung tren meningkat akan bisa menaikkan inflasi lebih lanjut” tuturnya.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan redenominasi juga perlu dukungan dan pembahasan yang matang bersama DPR, apabila nanti disetujui maka pemerintah tidak bisa langsung menerapkannya, sebab proses persiapannya membutuhkan waktu yang panjang.

Editor : Komang (komang_99@yahoo.com )

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN