Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KPU gelar simulasi pemungutan suara pilkada serentak 2020. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

KPU gelar simulasi pemungutan suara pilkada serentak 2020. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

PILKADA 2020

Menkopolhukam Minta Protokol Kesehatan Pilkada Diperketat

Senin, 7 September 2020 | 05:02 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tujuannya, agar Pilkada tidak menjadi media penyebaran virus corona.

Negara telah mengeluarkan biaya Rp 5 trilun untuk belanja alat kesehatan (Alkes) dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“ Pilkada 2020 harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tak kurang Rp 5 triliun tambahan dana untuk Alkes mendukung Pilkada. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi,” kata Mahfud dalam webinar bertajuk ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ yang diselenggarakan oleh MMD Initiative di Jakarta, Sabtu (5/9).

Mahfud MD. Foto: IST
Mahfud MD. Foto: IST

Ia menjelaskan, biaya-biaya itu digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya masker, sarung tangan, hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), dan sebagainya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama.

Ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di TPS karena pemilih yang datang serempak. “Jadi pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan,” ujar Mahfud.

Dewan Pembina MMD Initiative ini menambahkan, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan. Selesai mencoblos sarung tangannya dibuang.

“Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan ada pula tenaga medis jika sewaktu- waktu diperlukan,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) menindak pasangan calon (Paslon) yang melanggar aturan protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran. Pelanggaran protokol kesehatan oleh paslon, dinilai dapat merusak kualitas Pilkada 2020.

“Kami memi n ta aparat penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk lebih aktif lagi memberikan informasi. Kemudian, lebih tegas dalam menegakkan penerapan protokol kesehatan, di tengah pandemic Covid-19,” kata Doli di Jakarta, Sabtu (5/9).

Doli mencermati pendaftaran paslon pada hari pertama (4/9) dan hari kedua hari ini (5/9). Dia melihat masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para paslon.

“Kami meminta kepada paslon, utamanya kepala daerah petahana, agar dapat menertibkan rombongan pendukungnya,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini meminta para paslon di Pilkada 2020 agar menertibkan para pendukung terutama menjaga jarak dan memakai masker. Kemudian, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam menghadiri tahapan pendaftaran pasangan calon.

“Kami mengimbau masyarakat tidak datang berbondong-bondong melebihi jumlah sebagaimana yang telah diatur oleh penyelenggara. Kalau pun ingin hadir, tolong dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak,” tutup Doli.

Protokol Kesehatan

Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sanksi itu mulai dari yang ringan berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat lainnya,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakan Bamsoet terkait tahapan pendaftaran peserta Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah pada 4-6 September 2020 pada saat pandemi Covid-19.

Menurut dia, dalam kondisi pandemi, proses pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) peserta pilkada dan partai pengusung tidak perlu datang secara berombongan, baik bersama seluruh peserta maupun pendukung.

“Langkah itu agar disiplin menerapkan protokol Covid-19 khususnya untuk menghindari kerumunan massa,” ujarnya.

Bamsoet juga mengingatkan kepada seluruh bakal paslon peserta Pilkada 2020 bahwa mereka adalah panutan bagi pendukungnya dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, menurut dia, penting bagi mereka selain membawa visi dan misi yang baik, juga menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara disiplin demi kesehatan dan keselamatan bersama.(b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN