Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Bantah UU Cipta Kerja Akibatkan Resentralisasi

Kamis, 8 Oktober 2020 | 05:21 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membantah Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan penarikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat atau resentralisasi.

Ia menjelaskan yang terjadi adalah pemerintah daerah diberi batas waktu dalam memproses perizinan di daerah.

“Tidak dihilangkan (kewenangan daerah). Diberi waktu perizinan tetap ada di daerah yang sesuai dengan kewenangannya, tetapi diberi batas, perlu diberi batas waktu. Kalau tidak jalan ya memang harus ditarik di pusat tentu dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK),” ujar Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10) .

Ia menuturkan ketentuan tersebut tidak melanggar konstitusi yang menyatakan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan desentralisasi dari pemerintah pusat oleh presiden.

Namun, agar perizinan di daerah berjalan lebih cepat, ia menyebut presiden mempunyai diskresi pemerintahan untuk menarik permohonan izin demi kepentingan jalannya pemerintahan.

“Itu jelas konstitusional, tetapi tetap kami akui bahwa pemerintah daerah punya kewenangan, punya hak untuk menerbitkan izin,” kata Yasonna Laoly.

Seluruh Masukan Dibahas

Menteri Hukum dan HAM mengatakan, semua masukan dan catatan fraksi-fraksi di DPR RI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dibahas dan tidak ada yang dikesampingkan.

“Masukan-masukan baik dari fraksi-fraksi semua dibahas, semua terbuka,” ujar Yasonna.

Ia menolak apabila pembahasan UU Cipta Kerja disebut tertutup dan terkesan eksklusif karena yang terjadi, menurut dia, justru terbuka dengan semua masukan diterima dalam pembahasan yang dilakukan secara daring. Walaupun ia mengakui pembahasan hingga pengesahan berlangsung relatif cepat.

Ada pun insiden mikrofon mati saat anggota fraksi Partai Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10) menjadi sorotan khalayak.

Menurut Yasonna, telah terjadi kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat terkait UU Cipta Kerja yang perlu dikoreksi. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN