Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Yasonna Laoly. Foto: id.wikipedia

Yasonna Laoly. Foto: id.wikipedia

Menkumham : Persoalan dengan Wali Kota Tangerang Sudah Selesai

imam suhartadi, Jumat, 19 Juli 2019 | 23:13 WIB

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, permasalahan abang-adik antara dirinya dengan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah sudah diselesaikan.

"Jadi ini soal perbedaan pendapat, antara kita (Kementerian Hukum dan HAM) dengan pemerintah kota (pemkot) Tangerang sudah selesai," ucap Yasonna saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7).

Yasonna mengatakan permasalahannya dengan Arief hanya seperti permasalahan abang dengan adik. "Kadang-kadang kan ada juga adik ini salah persepsi, kita koreksi sedikit," tambah dia.

Sebelumnya, Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan milik Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah karena Arief keberatan dengan pernyataan Yasonna yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.

Kemarin, kata Yasonna, Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, telah memanggil Arief, Kemenkumham, serta Gubernur Banten, dan telah mencapai suatu kesepakatan.

"Untuk melihat perbedaan persepsi mengenai tanah-tanah Kemenkumham yang dibangun oleh Pemkot (Tangerang) yang belum ada izin dari kemenkumham dan masalah Politeknik Imigrasi dan Politeknik Kemasyarakatan yang dibangun oleh kemenkumham. Disepakati izin akan dikeluarkan," ujarnya.

Yasonna menambahkan sebenarnya sudah ada kesepakatan izin pada 22 November 2018, namun kata dia, Kemenkumham meminta Pemkot Tangerang menyelesaikan administrasi untuk proses ajuan hibah kepada Kemenkumham. "Sudah mencapai kesepakatan tinggal sekarang teknis penyelesaiannya," tambah dia.

Laporan Yasonna terhadap Pemkot Tangerang kepada hukum juga ia katakan telah dicabut dan selesai. Layanan masyarakat seperti aliran listrik, air, serta pengangkutan sampah juga kata dia, telah kembali dilaksanakan.

"Beliau (Arief) bilang sudah diselesaikan, ya jadi sudah aman (layanan masyarakat)," ujar Yasonna.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, perihal perseteruan Menkumham dan Walikota Tangerang prinsipnya supaya antar lembaga pemerintah tidak saling konflik.

"Saya dan Kemendagri prinsipnya sama, pokoknya pemerintah jangan merugikan rakyat. Tidak boleh antar lembaga pemerintah terlibat konflik," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Jakarta, Kamis (18/7).

Gubernur Banten yang juga mantan Walikota Tangerang ini menambahkan, bersama Mendagri Tjahyo Kumolo sepakat bahwa di antara pemerintah harus kondusif. Semuanya harus saling memahami kepentingan daerah dan pusat. "Semuanya harus diselesaikan karena nanti khawatir akan menjadi preseden buruk," katanya.

Ke depan setelah pihak yang bertikai mencabut laporan ke kepolisian, semuanya agar bisa saling memahami fungsi.

"Tiga hari ke depan setelah semuanya mencabut laporan. Akan kita bahas soal lahan Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang. Lalu kita bahas juga soal perizinan yang berkaitan dengan pembangunan Kemenkumham di Kota Tangerang," kata Wahidin.

Ia mengatakan, nanti pihak Kemenkumham agar memfasilitasi atas kepentingan Pemkot Tangerang. Begitu juga dengan Pemkot Tangerang, harus bisa memfasilitasi kepentingan Kemenkumham. Sebab, semuanya pasti untuk kepentingan rakyat. "Ini harus diselesaikan lantaran ada arahan langsung juga dari Pak Presiden," kata Wahidin.

Lalu kata Gubernur, inti persoalan ini adalah soal komunikasi. Ketika ada persoalan artinya semua bisa dibicarakan. Ini harus diselesaikam jangan sampai antara kemauan ke dua belak pihak tidak terakomodir.

"Ada kemungkinan komunikasi yang terputus. Pihak Kemenkumham tidak cepat merespon Walikota Tangerang. Sehingga Pemkot Tangerang merasa tidak terakomodir, jadi, begitu juga sebaliknya. Maka responsifnya harus dibangun. Ada kemungkinan juga belum ketemu chemistry-nya dari dua-duanya," kata dia. 

Sumber : ANTARA

BAGIKAN