Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mensos Tri Rismaharini. Sumber: BSTV

Mensos Tri Rismaharini. Sumber: BSTV

Mensos Siapkan Mekanisme Pelaporan Lebih Detail Penyaluran Bansos

Selasa, 29 Desember 2020 | 16:27 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail terkait penyaluran  bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan kebijakan itu ditempuh untuk mencegah terjadinya pemotongan atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan.

“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan,  tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk ke kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” kata Mensos  saat memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Ia mengatakan, mekanisme pelaporan akan dimulai pada bulan Februari 2021, sedangkan  pemberian bantuan akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2021.

“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera  dimulai, maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.

Menurut Mensos, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar program bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.

“Sesuai  instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari, bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah sedang memfinalisasi data mengenai penerima manfaat bansos di daerah.

“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” jelas Risma.

Mengenai target penerima bantuan pada tahun 2021, diterangkan Risma, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp 200 ribu per bulan yang akan diberikan mulai Januari sampai  Desember.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), targetnya adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurannya akan dilakukan oleh bank Himbara (himpunan bank-bank pemerintah).

“Penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober,” terang Risma.

Sementara itu, Bantuan Sosial Tunai (BST) ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek yang penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Indeks bantuan per bulannya adalah Rp300 ribu per penerima manfaat yang akan diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April.

“PT. Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” ujar Risma.

Lebih lanjut, Mensos menyatakan bahwa  akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut.

“Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan  alat (tool) untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” katanya.

Risma juga mengingatkan agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan.

“Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk membeli rokok,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN