Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan seragam sekolah  membantu warga menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49, di Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020).  Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan seragam sekolah membantu warga menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49, di Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

MK Sudah Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Senin, 21 Desember 2020 | 05:03 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Minggu (20/12) sore sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibanding pada Jumat (18/12) sore. Saat itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

“Sudah 82 (permohonan) sekarang,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi Minggu (20/12). Fajar menjelaskan, dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan.

Sejauh ini, dari sembilan pilgub yang digelar pada Pilkada 2020, belum ada satu pun yang mengajukan permohonan PHPU ke MK. Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Dikutip dari laman mkri.id pada Minggu (20/12/2020), sejumlah permohonan hasil pemilihan kepala daerah yang diterima MK di antaranya, hasil pemilihan Wali Kota Magelang, Bandar Lampung, Medan, Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, Tidore, Banjarmasin.

Selain itu, untuk hasil pemilihan bupati yang digugat ke MK di antaranya, hasil pemilihan Bupati Penukal Adab Lematang Ilir, Raja Ampat, Belu, Sumba Barat, Rembang, Lampung Tengah, Kaimana, Mamberano Raya, Pandeglang, Tapanuli Selatan, Lingga, Malaka, Purworejo dan lainnya.

Mendagri Tito Karnavian. Foto: IST
Mendagri Tito Karnavian. Foto: IST

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim keberhasilan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 karena banyak terobosan yang dilakukan. Di antaranya membatasi jumlah peserta kampanye maksimal hanya 50 orang.

“Kampanye yang dulunya mengumpulkan orang banyak diganti terbalik. Kita atur yang bergerak tim sukses ke masyarakat pemilih, ada batasan 50 orang,” kata Tito diJakarta, Minggu (20/12).

Ia menjelaskan terobosan lain adalah pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 202. Pemilih diatur jam kedatangannya.Pengaturan itu seperti antre saat berobat ke dokter yang sudah ditentukan tiap pasien. Akibatnya, pemilih tidak menumpuk pada jam tertentu saja, terutama pagi hari.

“Bagaimana di hari H, 100 juta lebih pemilih yang datang ke TPS (tempat pemungutan suara) dikelola dengan baik. Dikelola supaya tidak terjadi kerumunan besar. Ini sebuahterobosan besar,” jelas Tito.

Mantan Kapolri ini menyebut Pilkada 202) adalah pemilihan terbesar kedua di dunia (the second biggest in the world) pada tahun 2020. Namun yang membanggakan adalah pilkada bisa dilaksanakan di tengah penyebaran Covid 19 dan berjalan aman, tertib serta tidak melahirkan klaster baru penyebaran Covid 19.(b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN