Menu
Sign in
@ Contact
Search
Perwakilan guru dari seluruh Indonesia saat menghadiri acara  Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022 yang mengusung tema tema;

Perwakilan guru dari seluruh Indonesia saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022 yang mengusung tema tema; "Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar", di JI EXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Nadiem Janji Angkat Status 600 Ribu Guru Honorer Jadi ASN Akhir 2022

Sabtu, 26 Nov 2022 | 17:20 WIB
Maria Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, akhir tahun 2022 ini, total ada 600.000 guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

Nadiem menuturkan ratusan ribu guru yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai guru honorer sekarang mendapatkan penempatan dan kesejahteraan yang lebih baik melalui skema ASN PPPK.

“Memang kami mengakui banyak sekali belum sempurna dari program ini, namun kami terus berjuang untuk guru honorer,” kata Nadiem pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022 yang mengusung tema tema; “Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar”, di JI EXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Baca juga: Puncak Hari Guru, Mendikbudristek Ajak Guru Terus Berinovasi

Advertisement

Menurut Nadiem, pihaknya terus memperjuangkan guru. Namun, semua program untuk guru dapat terwujud berkat dukungan para guru dalam karya dan berinovasi, sehingga Merdeka Belajar menjadi sebuah gerakan dan bukan hanya kebijakan.

Sebelumnya, dalam peringatan HGN 2022, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan karut-marut persoalan guru. Salah satunya, karut-marut seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, skema seleksi dan manajemen guru PPPK masih bermasalah sehingga tujuan mensejahterakan guru belum terpenuhi.

“Kenapa Pak Jokowi kami minta turun langsung membereskan persoalan guru? Sebab Pak Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru, memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” kata Satriwan saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Presiden di Hari Guru: Mari Bergandengan Tangan Pulihkan Pendidikan

Satriwan menyebutkan, janji yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata hanya janji belaka. Hal ini mengingat, pada 2021 hanya 293.860 guru yang mendapat formasi PPPK. Padahal kebutuhan guru di sekolah negeri sebanyak 1 juta guru.

Satriwan menuturkan, P2G sebagai salah satu organisasi profesi guru memandang peringatan Hari Guru Nasional 2022 harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) mengevaluasi seluruh kebijakan mengenai guru.

Khusus untuk masalah kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Padahal, negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang.

Upah guru honorer masih di bawah UMP/UMK daerah, yakni rata-rata hanya mendapat gaji Rp 500.000 sampai dengan Rp 1 juta per bulan. Padahal, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Pasal 14 menyebutkan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Hari Guru, Mendikbud Harapkan Profesionalisme Makin Meningkat

Apalagi saat ini Indonesia tengah mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah selama ini sangat ditopang oleh tenaga guru honorer.

“Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Tetapi sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK, namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” ungkap Satriwan.

Satriwan melanjutkan, janji pemerintah akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK, tinggal janji saja.

"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193.954 guru guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang enggak bisa ikut, terkesan diskriminatif,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, mestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Namun faktanya, sampai November 2022, pemerintah baru membuka tahap ketiga. Sementara 193.954 guru yang tak dapat formasi tidak jelas nasibnya. Padahal, sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.

“Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung,” ucapnya.Dikatakan Satriwan, adanya skema prioritas satu P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi ASN PPPK guru tahap ketiga justru menimbulkan ketidakadilan baru. Hal ini mengingat 193.954 guru yang masuk kategori P1, anehnya banyak yang turun level menjadi P2 dan di bawahnya.

“Mestinya 193.954 guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193.954 P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3,” tegasnya.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com