Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

DRAF RUU SELESAI DESEMBER 2019

Omnibus Law Bukan Merger 71 UU

Hari Gunarto, Jumat, 15 November 2019 | 19:04 WIB

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk menerbitkan omnibus law bertujuan untuk mengakomodasi keluhan dunia usaha selama ini. Undang-undang ini akan menstandardisasi dan mengharmonisasikan pasal-pasal bermasalah di sekitar 71-74 Undang-Undang (UU) sektoral yang menghambat kegiatan investasi.

Meski demikian, UU omnibus bukan merupakan merger dari sekitar 71-74 Undang-Undang tersebut dan tidak menghapus UU yang bersangkutan. Selain itu, semua peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan turunan yang merupakan penjabaran dari 71-74 UU tersebut kelak harus direvisi dan mengacu pada UU omnibus. Sementara itu, draf UU omnibus ditargetkan rampung akhir Desember 2019.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso kepada Investor Daily di kantor Berita Satu Media Holding Jakarta, Rabu (13/11).

Grafis Omnibus Law, Karakteristik Penduduk Bekerja, dan Realisasi Investasi.
Grafis Omnibus Law, Karakteristik Penduduk Bekerja, dan Realisasi Investasi.

Seperti diberitakan, pemerintah berniat menebitkan UU omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan revisi dan penyederhanaan terhadap sekitar 71-74 Undang-Undang di berbagai sektor. Awalnya, Presiden Joko Widodo menyebut akan adanya dua UU omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dalam perkembangan terbaru, hanya satu UU omnibus yang bakal diterbitkan, yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus law merupakan satu Undang-Undang yang merevisi sejumlah UU sekaligus untuk menyasar isu besar di sebuah negara. UU omnibus yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Sejumlah negara telah menerapkan omnibus law, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Irlandia. Irlandia bahkan menerbitkan UU omnibus yang merevisi lebih dari 3.000 UU.

Bambang Adi menjelaskan, UU omnibus dibuat untuk menanggapi keluhan kalangan dunia usaha selama ini, terutama menyangkut berbelitnya masalah perizinan. Sebagai contoh, setiap kementerian atau pemerintah daerah (pemda) menerapkan standar yang berbeda-beda. “Nah nanti semua akan distandardisasi di omnibus law, sehingga semua regulasi harus mengacu ke situ,” kata dia.

UU omnibus akan menstandardisasi, menghamonisasi, dan mensarikan berbagai pasal dalam sejumlah UU yang menghambat kegiatan dunia usaha atau investasi. Fokus UU omnibus adalah kemudahan usaha dan perizinan, serta melihat lebih luas ekosistem orang berusaha. UU omnibus akan menata ulang ekosistem investasi agar menjadi lebih baik.

Kelak, kata Bambang, jika UU omnibus sudah diundangkan, UU yang lama tidak dihapus. “Hanya pasal-pasal tertentu yang dihapuskan atau dibekukan, sehingga harus mengacu ke UU omnibus yang baru,” tegas Bambang.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumah Angkatan Kerja.
Tabel Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumah Angkatan Kerja.

Dengan kata lain, UU omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja, bukan menyatukan atau merger dari 71-74 UU sektoral. Bambang mengatakan, jumlah UU sektoral yang masuk ke UU omnibus berubah-ubah, karena dalam perkembangan pembahasannya ada UU yang dikeluarkan, ada pula UU baru yang masuk. “Itu tergantung pada rakor menteri,” kata dia.

Bambang menyebutkan beberapa UU yang pasal-pasalnya direvisi untuk masuk dalam UU omnibus antara lain UU Penanaman Modal, UU Penerbangan, UU Pelayaran, UU Telekomunikasi, UU Minerba, UU Hortikultura, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Administrasi Pemerintahan

Bambang menambahkan, semua peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri, atau peraturan di bawahnya yang merupakan penjabaran dari UU sektoral yang masuk UU omnibus harus dihapus atau direvisi dengan mengacu pada UU omnibus.

Dalam pandangan Bambang Adi, banyak sekali ketentuan perizinan yang tersebar di berbagai UU dengan persyaratan yang berbeda. Selama ini, kekuasaan eksekutif ada pada presiden. Jika hal itu didelegasikan ke UU, yang menguasai adalah menteri dan seluruh aparat di bawahnya. Celakanya, terkadang menteri bertindak sendiri-sendiri, menurut visi sektor masing-masing. Ada ego sektoral. Mestinya semua kewenangan tersebut ditarik ke presiden.

Menurut Bambang, inisiatif UU omnibus sudah dimulai tahun lalu, oleh sebuah tim lintas kementerian/lembaga dan pakar perguruan tinggi. Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ditargetkan selesai akhir Desember. Setelah disetujui Presiden Joko Widodo baru kemudian diajukan ke DPR. “Pembahasan RUU untuk menjadi UU diharapkan selesai dalam 3-6 bulan,” kata dia.

Tidak Mudah

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Founder Iwant Co. Business and Antimonopoli Counselor.
Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Founder Iwant Co. Business and Antimonopoli Counselor.

Sementara itu, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono yang bersama Bambang Adi dan pakar hukum Refli Harun tampil dalam acara “Hot Economy” Berita Satu TV, Rabu malam (13/11) berpendapat, UU Cipta Lapangan Kerja (omnibus) semestinya mampu mengakomodasi tiga hal, yakni mendorong investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja. “Jika dapat mewujudkan itu, UU omnibus pasti akan berdampak baik terhadap investasi bagi semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil,” tuturnya.

Dia berharap, regulasi dalam UU yang harus dipangkas adalah peraturan yang tumpang tindih antarsektor. Juga bertentangan antara kementerian/lembaga (K/L) satu dengan K/L lainnya, atau peraturan daerah yang tidak sinkron dengan pusat. “Banyak aturan yang diputuskan di pusat, tapi di daerah tidak jalan. Misalnya izin hotel, di pusat berlaku selamanya, tapi di daerah harus diperpanjang setiap periode tertentu,” kata Sutrisno.

Sutrisno Iwantono mengeluhkan, peraturan menteri sering kali dibuat dengan selera sendiri, tidak ada cantolan hukum dan tidak dibicarakan dengan pengusaha dan stake holder.

Sementara itu Refli Harun berpendapat, tidak mudah untuk mewujudkan UU omnibus. Pertama, ini merupakan revisi terhadap berbagai Undang-Undang bidang ekonomi. Dalam UU bidang ekonomi, selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. “Kelompok yang diuntungkan akan mati-matian mempertahankan agar kepentingannya di UU yang lama tidak diganggu,” kata dia kepada Investor Daily.

Kedua, tantangan terbesar adalah UU omnibus ini baru revisi di tingkat UU. Padahal, banyak sekali PP, peraturan menteri (permen), dan peraturan pelaksanaan sektoral yang bertentangan dan harus dikaji ulang. “Apalagi permen banyak sekali. Ada juga peraturan dirjen. Itu semua harus direvisi sekaligus, simultan dengan penerbitan UU omnibus,” kata dia.

Selain itu, UU omnibus harus menyebut secara tegas dan eksplisit, pasal-pasal dalam UU sektoral yang tidak sesuai dan harus dicabut. Jangan hanya menyatakan dengan kalimat bahwa, “Semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan UU omnibus harus dicabut”. “Jika tidak disebut secara tegas, hal itu nanti menimbulkan ketidakpastian,” kata Refli.

Refli Harus bahkan menyarankan seluruh peraturan menteri ditiadakan. “Persoalan terbesar kita adalah ego sektoral. Misalnya kementerian Lingkungan Hidup selalu bertentangan dengan Kementerian Perindustrian, karena KPI (key performance indicator) berbeda. Jadi, semua peraturan menteri dihilangkan, cukup diatur melalui perpres. Peraturan menteri boleh untuk kepentingan internal, yang untuk eksternal bajunya harus perpres,” kata Refli.

Menurut Refli, masalah terbesar di negeri ini adalah banyak regulasi yang tumpang rindih. “Over regulation dan tidak ada harmonisasi. Omnibus law merupakan solusi untuk mengatasi masalah itu agar regulasi disederhanakan dan mudah dikontrol. Jadi nanti hanya ada tiga, yakni UU, PP, dan perpres yang mandiri. Perpres bisa atur apa saja, yang penting tidak bertentangan. Yang bikin kacau selama ini adalah permen, perda, dan peraturan beberapa lembaga lain. Tapi segala peraturan itu tidak bisa dibuldoser oleh presiden,” kata Refli.

Refli juga mengingatkan tentangan dari sejumlah kalangan terhadap UU omnibus karena adanya kepentingan yang dipangkas. Tantangan lain adalah operator dari UU omnibus. “Makanya, paralel dengan UU omnibus harus ada reformasi birokrasi yang akan menjadi operator nanti. Minta Ke Mendagri agar operator tidak mempersulit,” tuturnya.

Selain itu, kata Refli, pembuatan UU di Indonesia kerap bertele-tele. “Kebiasaan kita suka omong daripada bikin tulisan. Belum tentu semua omongan direlevankan dalam aturan. Maka, draf RUU harus segera rampung dan disosialisasikan sebelum ke DPR. Biar menjadi diskursus publik untuk sambil jalan diperbaiki. RUU kan harus ada pengawasan publik,” kata dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA