Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (1/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (1/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Pakar Sebut Omnibus Law Bisa Hilangkan Ego Sektoral Antar Kementerian

Senin, 13 Juli 2020 | 20:11 WIB
Mashud

JAKARTA, investor.id - Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai menjadi solusi mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja pasca pandemi Covid-19.

Sejumlah kalangan pun mendukung RUU sapu jagad tersebut, salah satunya dari Pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Teddy Anggoro. Menurutnya banyak investor dan pengusaha membutuhkan kepastian hukum berusaha di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Perbaikan regulasi melalui RUU Cipta Kerja dinilai bisa memperbaiki iklim investasi yang selama ini masih buruk akibat tumpang tindih regulasi.

"Bagaimana pasca Covid-19, apa yang harus kita lakukan. Dengan regulasi yang sekarang ada, itu jelas tidak sanggup menarik investasi dan mencetak lapangan kerja," kata Teddy kepada wartawan, Senin (13/7/2020).

Teddy mengatakan, perbaikan regulasi terutama memperbaiki iklim investasi telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, upaya itu masih terbentur dengan ego sektoral antar kementerian. Teddy meyakini, ego sektoral itu bisa diatasi dengan RUU Cipta Kerja. 

Selain menghilangkan ego seltoral, RUU Cipta Kerja juga memuat aturan yang memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi badan usaha, yang selama ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas terbilang menyulitkan UMKM untuk berkembang.

Teddy mengatakan, salah satu kemudahan UMKM menjadi badan usaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja adalah tidak diperlukan notaris. Selain itu, UMKM dapat menjadi badan usaha lewat satu orang. "Regulasi ini akan sangat membantu para pelaku usaha dan pencari kerja,” tandasnya.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN