Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) bersama (dari kiri ke kanan) Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Muhaimin Islandar di sela sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1/2021). DPR menyepakati penetapan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Foto: SP/Ruht Semiono

Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) bersama (dari kiri ke kanan) Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Muhaimin Islandar di sela sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1/2021). DPR menyepakati penetapan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Foto: SP/Ruht Semiono

Paripurna DPR RI Resmi Setujui Komjen Pol Listyo Sigit Jadi Kapolri

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:21 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - DPR secara resmi menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 di Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR terdapat 91 anggota DPR hadir secara fisik dan 204 hadir secara virtual untuk menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri yang dilaporkan oleh Komisi III DPR yang dilaporkan dalam Rapat Paripurna tersebut.

“(Anggota DPR) Izin 47 orang, sehingga kehadiran sudah mencapai kuorum,” kata Puan yang memimpin rapat tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Muhaimin Iskandar, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

Puan memberitahukan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) nomor R-02/ Pres/01/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri.

Surat tersebut telah ditindaklanjuti pimpinan DPR dengan menggelar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR tanggal 19 Januari 2021 dengan menunjuk Komisi III DPR untuk

melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi, yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri kemudian dilaporkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada seluruh pimpinan dan anggota yang menghadiri Rapat Paripurna DPR RI tersebut.Sahroni menyampaikan ketika pimpinan DPR menerima Surat dari Presiden, Komisi III DPR langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Kamis (14/1).

“Hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri dalam RDPU tersebut, disimpulkan bahwa tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan dari rekening calon Kapolri,” kata Sahroni.

Selanjutnya, Komisi III DPR juga menggelar RDPU dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) guna mengetahui lebih lanjut rekam jejak calon Kapolri pada hari Senin (18/1)

“Dalam RDPU tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat hal-hal yang tidak patut untuk dipermasalahkan dari calon Kapolri,” kata Sahroni.

Kemudian pada 19 Januari 2021, Komisi III DPR secara resmi ditugaskan untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri usai rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR digelar oleh Pimpinan DPR.

Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri adalah sebagai berikut, pertama, calon Kapolri menyerahkan makalah dengan judul transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (presisi) kepada Komisi III DPR RI pada Selasa (19/1).

Kedua, pada Rabu (20/1), calon Kapolri menyampaikan arah dan kebijakannya. Kemudian dilanjutkan dengan dialog dan tanya-jawab dengan anggota Komisi III DPR RI, dan penandatanganan surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR.

Ketiga, proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo MSi pada Rabu itu berlangsung lebih kurang 3 jam 15 menit atau dari pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

Komjen Pol Listyo Sigit saat fit & proper test calon Kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021). SUmber: BSTV
Komjen Pol Listyo Sigit saat fit & proper test calon Kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021). SUmber: BSTV

Setelah dilakukan proses uji kelayakan, pada pukul 14.00 WIB, Sahroni mengatakan diadakan rapat pleno lagi untuk mendengarkan pandangan para fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Idham Azis dan pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

“Hasil keputusan rapat pleno tersebut, Komisi III DPR melalui pandangan fraksi-fraksi secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi

Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” pungkas Sahroni.

Pekerjaan Rumah

Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani pada Sidang Paripurna DPR RI, Senin (11/1/2021). Sumber: BSTV
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharan.Sumber: BSTV

Ketua DPR Puan Maharani menilai ada tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat nanti resmi menjadi Kapolri yaitu penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.

“Ada tiga pekerjaan rumah Listyo Sigit Prabowo saat nanti resmi menjadi Kapolri. Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/1).

Dia menjelaskan, terkait penegakan hukum agar ada keadilan restoratif sehingga tidak memakai “kaca mata kuda”, tapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan.

Terkait pelayanan publik, menurut dia harus ditingkatkan sehingga fungsi Polisi melayani masyarakat dapat berjalan baik. “Ini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Intinya polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Puan mengatakan, mengenai reformasi internal, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN