Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Pemda Harus Perketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan

Selasa, 11 Mei 2021 | 18:40 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat pengawasan mobilitas dan kerumunan di daerah.

Pemda juga diharapkan memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi  lebih rendah, yaitu di tingkat RT/RW.

Upaya ini menjadi sangat krusial karena ada  kecenderungan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, meskipun pemerintah telah melarang mudik untuk mencegah peningkatan risiko penularan Covid-19.

“Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” kata  Wiku di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Ia  menambahkan, kebijakan peniadaan mudik yang sudah diputuskan pemerintah bukan tanpa alasan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah potensi kenaikan kasus yang seringkali terjadi pasca libur panjang.

Selain itu, kebijakan peniadaan mudik juga bertujuan untuk mengendalikan mobilitas di berbagai wilayah pusat kota/kabupaten yang saling terhubung atau yang dikenal sebagai daerah aglomerasi. Dengan demikian, pengendalian dan pencegahan kasus Covid-19 dapat berjalan secara efektif.

“Pada prinsipnya silaturahmi merupakan tradisi dan bentuk ibadah masyarakat yang perlu dijamin haknya. Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19, metodenya perlu disesuaikan menjadi silaturahmi virtual untuk mencegah terjadinya penularan yang terjadi kepada keluarga yang ada di kampung halaman,” jelas Wiku.

Wiku mengatakan, silaturahmi saat Idul Fitri sangat penting dan menjadi momentum melepas kerinduan masyarakat kepada keluarganya yang tinggal jauh di kampung halaman.

“Namun, silaturahmi virtual tidak sedikitpun mengurangi esensi silaturahmi fisik. Bahkan, silaturahmi virtual ini merupakan bentuk perlindungan kita terhadap keluarga di kampung halaman,” ujarnya.

Bulan Ramadan, lanjutnya,  mengajarkan untuk menahan hawa nafsu. Diharapkan bekal Ramadan ini dapat dipetik dan terus dipertahankan walaupun Ramadan telah berlalu. “Masyarakat diminta untuk bersabar dan menunda keinginan untuk mudik. Jika kebijakan ini didukung penuh oleh masyarakat, maka akan menjadi modal Perayaan Hari Raya Idul Fitri seperti sedia kala di tahun 2022 mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, Wiku menyampaikan bahwa pemerintah memastikan sektor esensial dapat beroperasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Selain itu, berdasarkan hasil Rapat Terbatas yang dipimpin  Presiden  Joko Widodo (Jokowi) diputuskan bahwa tempat wisata yang berlokasi di Zona Merah dan Zona Oranye tidak diperbolehkan untuk beroperasi.

Sementara itu, objek wisata yang berlokasi di Zona Kuning dan Zona Hijau dapat beroperasi dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas.

Menurut Wiku, keputusan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mampu mengambil keputusan yang tepat bagi banyak pihak yaitu Covid-19 terkendali dan ekonomi  pulih.

“Selain itu, bagi pengelola lokasi pariwisata yang berada di Zona Kuning dan Hijau juga harus berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung,” katanya.

Keputusan lain yang diambil adalah  selama masa peniadaan mudik, penerbangan carter juga dilarang beroperasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN