Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana petugas pemakaman dibantu alat berat masih memakamkan jenasah pasien Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara.  Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Suasana petugas pemakaman dibantu alat berat masih memakamkan jenasah pasien Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pemerintah Diminta Penuhi Hak Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Kamis, 22 Juli 2021 | 12:13 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id  - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh 23 Juli 2021 kembali diperingati dalam suasana pandemi Covid-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pandemi telah membawa krisis atas hak anak karena sejumlah anak terpaksa kehilangan orangtua atau pengasuhnya.

Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah khususnya di daerah (pemda) agar memastikan pemenuhan hak anak yang terdampak Covid-19 baik pendidikan maupun pengasuhannya.

"Pandemi Covid-19 jangan hanya dilihat dari sisi angka statistik saja. Ada sisi manusiawi lain yang harus mendapatkan perhatian, yaitu dampak langsung pada orang dan keluarga yang sakit khususnya anak-anak," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam pernyataannya yang diterima Beritasatu.com, Kamis  (22/7/2021).

Retno mengatakan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus meningkat sehingga bisa menyebabkan anak-anak kehilangan kedua atau salah satu orangtuanya. KPAI meminta negara hadir untuk melindungi anak-anak karena masa depan mereka masih panjang.

"KPAI mendorong adanya penelusuran dan pemilahan data oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari 76.200 orang pasien Covid-19 yang meninggal (data per 20 Juli 2021), berapa orang usia produktif,  berapa yang menjadi tulang punggung keluarga, berapa jumlah anak yang dimiliki dan berapa usianya," ujar Retno.

Menurut Retno, data tersebut juga harus mencakup lebih rinci termasuk domisili anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuannya agar ditangani pemda secara langsung. Retno mengatakan pendataan bisa dilakukan dengan mengaktifkan peran Dinas Dukcapil setempat berdasarkan kartu keluarga yang diperbarui jika ada keluarga yang meninggal dunia.

Retno menegaskan pemda harus memastikan anak-anak tersebut terpenuhi keberlangsungan hak atas pendidikannya, pengasuhan keluarga terdekat, dan hak kesehatan. Penanganan tersebut memerlukan kehadiran negara serta dukungan APBN dan APBD demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang masih di bawah umur.

"Pengasuhan anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19, harus dipastikan dilakukan oleh kerabat/keluarga besar mereka, sedangkan panti asuhan seharusnya menjadi pilihan terakhir," ujarnya.

KPAI, tambah Retno, juga mendorong kampanye di media sosial atau media massa terkait proses hukum dalam hal adopsi. Dikhawatirkan permohonan mengadopsi anak-anak yatim piatu yang muncul di media sosial bisa membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan dan pelecehan anak. Anak-anak juga membutuhkan konseling untuk mengatasi kesedihan dan traumanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN